JAKARTA — Kasus penyadapan ilegal menyeret empat tersangka dan membawa polisi menyita 15 telepon genggam serta log data penyadapan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan barang bukti dan dugaan lima tahap operasi itu dalam rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Suyudi juga menjelaskan bagaimana perintah penyadapan diduga mengalir melalui sejumlah pihak sebelum data hasilnya dihapus.
Barang bukti kasus penyadapan ilegal
Selain 15 telepon genggam, penyidik menyita tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, dokumen, dan log data penyadapan. Suyudi menyampaikan daftar itu kepada anggota Komisi III DPR.
Barang bukti digital dan dokumen tersebut berhubungan dengan dugaan penggunaan perangkat untuk melakukan penyadapan serta mengelola hasilnya. Log data, khususnya, dapat membantu penyidik menelusuri aktivitas yang tercatat dalam sistem. Namun, daftar barang yang disita belum dengan sendirinya membuktikan siapa yang melakukan setiap tindakan.
Kasus ini juga memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat: penyadapan menyangkut privasi komunikasi, sementara penghapusan data dapat memengaruhi penelusuran jejak aktivitas. Karena itu, rangkaian penyidikan dan dasar tindakan yang dilakukan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana dugaan akses tersebut berlangsung.
Lima tahap dugaan penyadapan
Menurut pemaparan Suyudi, penyidik menduga operasi itu terdiri atas lima tahap: perintah penyadapan, provisioning atau penyiapan akses, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, lalu penghapusan data.
Rantai perintah diduga bermula dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Slamet Uliandi. Perintah itu kemudian disebut diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. Suyudi mengatakan instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan atau lewat grup WhatsApp.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ujar Suyudi dalam rapat tersebut.
Provisioning berarti menyiapkan nomor atau akses pada sistem sebelum penyadapan berlangsung.
Keterangan lebih terperinci dari kepolisian yang disampaikan dalam pemberitaan menyebut dugaan pemasukan nomor sasaran ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pro justitia.
Istilah pro justitia merujuk pada proses yang dijalankan untuk kepentingan penegakan hukum.
Alur data dan dugaan penghapusan
Setelah akses disiapkan, tahap berikutnya diduga berupa penyadapan dan pengolahan rekaman. Hasilnya kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang disebut sebagai pengguna akhir. Pada tahap terakhir, data penyadapan diduga dihapus.
Dalam uraian yang diberitakan mengenai rapat itu, penghapusan disebut terjadi pada Oktober 2026 di sistem LIMS dan PLX. Penghapusan tersebut diduga diperintahkan Ahrie Sonta dan dilaksanakan tim technical supporting unit, yakni unit pendukung teknis. Rangkaian ini masih berupa dugaan yang dipaparkan dalam penyidikan, bukan kesimpulan pengadilan.
Pemaparan polisi memberi gambaran tentang pertanyaan yang perlu dijawab penyidik: siapa yang memberi instruksi, bagaimana akses disiapkan, ke mana hasil sadapan dilaporkan, dan siapa yang menghapus data. Barang bukti perangkat dan log data menjadi bagian dari penelusuran atas rangkaian itu.
Polisi selanjutnya perlu menguji keterkaitan perangkat, dokumen, serta catatan sistem dengan masing-masing dugaan tindakan. Perkembangan penyidikan akan menentukan bagaimana peran setiap pihak dan alur pengelolaan data dijelaskan dalam proses hukum.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP