Penerimaan Pajak Baru 76,2%, Rp 514 Triliun Dikejar

JAKARTA — Penerimaan pajak Indonesia baru mencapai 76,2% dari target hingga 31 Oktober 2026, sehingga pemerintah masih perlu mengumpulkan Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerimaan itu dibutuhkan untuk membiayai belanja negara.

Suahasil menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Kekurangan penerimaan pajak itu menjadi bagian dari kebutuhan pengumpulan pendapatan negara sebesar Rp 590,1 triliun pada November-Desember.

Penerimaan pajak dan target akhir tahun

Sampai 31 Oktober 2026, pemerintah telah mengumpulkan pajak Rp 1.796,8 triliun. Angka itu setara 76,2% dari target outlook akhir tahun sebesar Rp 2.310,8 triliun.

Outlook tersebut berada di kisaran 98% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Untuk mencapai outlook akhir tahun, penerimaan pajak masih perlu bertambah Rp 514 triliun.

“Untuk sisa November-Desember, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp 514 triliun,” kata Suahasil.

Target pengumpulan itu mencakup beberapa sumber penerimaan negara. Pajak menjadi bagian terbesar dari kebutuhan Rp 590,1 triliun yang masih harus dihimpun sebelum tahun berakhir.

Penerimaan pajak menopang belanja negara

Pemerintah mengejar penerimaan tersebut agar belanja negara tetap memiliki dana yang dibutuhkan. Bagi masyarakat, angka ini menunjukkan besarnya penerimaan yang masih harus dikumpulkan pemerintah dalam sisa tahun berjalan, sekaligus kaitannya dengan pembiayaan belanja negara.

Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media dalam upaya mengumpulkan pajak. Ia menegaskan penerimaan itu akan dipakai untuk membiayai belanja negara.

“Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” jelas Suahasil.

Penerimaan dari pos lain menunjukkan capaian yang berbeda. Kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 267,2 triliun, atau 79,5% dari targetnya hingga 31 Oktober 2026.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni penerimaan pemerintah di luar pajak, telah mencapai 120,2% dari target. Nilainya tercatat Rp 551,8 triliun.

PNBP sudah melampaui target

Suahasil menyebut capaian PNBP terbantu oleh beberapa penerimaan, termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia (BI). Capaian itu membuat PNBP menjadi satu-satunya dari tiga pos penerimaan yang sudah melewati target.

“PNBP sudah di atas target, ini karena beberapa PNBP termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus BI. Kita lihat pencapaian target akhir tahun moga-moga bisa kita penuhi (semua),” ucap Suahasil.

Perbedaan capaian itu menempatkan pajak sebagai pos yang masih harus dikejar paling besar. Penerimaan pajak berada di 76,2% dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai 79,5%; PNBP sudah berada di 120,2%.