Dana BI Rp 149,3 Triliun Kembali ke Bank untuk UMKM

JAKARTA — Dana BI sebesar Rp 149,3 triliun telah kembali ke perbankan untuk mendukung pembiayaan UMKM dan perumahan pada Rabu (11/11). Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan, pengembalian itu berasal dari pelonggaran penempatan dana bank di bank sentral.

Dari jumlah tersebut, Rp 84,3 triliun ditujukan untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sekitar Rp 65 triliun lainnya dapat dimanfaatkan perbankan untuk pembiayaan sektor perumahan.

Dana BI untuk UMKM dan perumahan

Destry menjelaskan, dana UMKM kembali tersedia setelah BI menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM). GWM adalah dana minimum yang wajib ditempatkan bank di BI.

“Kami memiliki kebijakan makroprudensial di mana untuk di sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI, karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya, yaitu sekitar Rp 84,3 triliun,” kata Destry di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Kebijakan makroprudensial merupakan langkah BI untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, termasuk melalui pengaturan likuiditas perbankan. Dalam kebijakan ini, dana yang sebelumnya harus ditempatkan di bank sentral dapat kembali digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Untuk sektor perumahan, sekitar Rp 65 triliun dana telah masuk kembali ke perbankan. Destry mengatakan bank tidak lagi perlu menempatkan dana itu di BI sehingga bisa menggunakannya untuk mendukung pembiayaan perumahan.

“Kemudian di sektor keuangan juga sekitar Rp 65 triliun sudah masuk ke bank, dalam artian mereka tidak perlu menempatkan ke BI, tapi bisa digunakan untuk sektor perumahan,” terangnya.

GWM turun menjadi 7 persen

BI juga menurunkan rasio GWM perbankan pada Oktober 2026. Rasio itu berubah dari sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen.

Penurunan GWM mengurangi porsi dana yang harus disimpan bank di BI. Dana yang kembali tersedia dapat membuka ruang pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor perumahan, sesuai pemanfaatan yang disampaikan Destry.

Dampaknya bergantung pada keputusan bank dalam menyalurkan dana tersebut. Bagi UMKM, tambahan ruang pembiayaan dapat mendukung akses pendanaan usaha. Di sektor perumahan, dana yang tersedia di bank dapat digunakan untuk pembiayaan yang terkait dengan sektor itu.

Langkah ini menempatkan kebijakan likuiditas BI sebagai salah satu saluran dukungan bagi kegiatan ekonomi. Pengembalian dana untuk kedua sektor, bersama perubahan GWM, memberi perbankan ruang lebih besar untuk menggunakan dana yang sebelumnya ditempatkan di bank sentral.

Destry menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan dukungan BI terhadap pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah. Ia mengatakan, “Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dari Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk UMKM, dan juga untuk sektor pemerintahan dalam rangka mendukung program pemerintah.”