Pramono Bebaskan Iuran Pedagang Relokasi Kramat Jati 6 Bulan

JAKARTA — Pramono Anung membebaskan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang direlokasi dalam penataan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (13/11/2026). Kebijakan ini berlaku untuk pedagang sayur maupun pedagang lain yang harus pindah ke lokasi baru.

Pembebasan iuran memberi masa tanpa pungutan bagi pedagang yang mengikuti relokasi. Namun, Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan mereka tetap harus pindah ke tempat yang telah disiapkan pemerintah.

Relokasi Kramat Jati berlaku sama

Pramono menyampaikan kebijakan itu saat memimpin rapat tingkat Kecamatan Kramat Jati. Ia meminta jajarannya menuntaskan penataan kawasan pasar yang, menurutnya, telah menjadi persoalan lama.

“Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan,” kata Pramono.

Ketentuan tersebut mencakup pedagang sayur dan pedagang lain yang terdampak pemindahan. Dengan perlakuan yang sama, pemerintah memberikan masa bebas iuran kepada kelompok pedagang yang direlokasi.

Pramono menyebut persoalan penataan Pasar Kramat Jati telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Ia berharap penataan kali ini dapat menyelesaikan masalah kawasan secara menyeluruh dan membuat lingkungan pasar lebih tertib.

Pemindahan harus dilakukan secara humanis

Gubernur meminta jajaran pemerintah mengutamakan pendekatan humanis saat memindahkan pedagang. Ia juga meminta ruang dialog dibuka seluas-luasnya selama proses berlangsung.

“Untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya,” ujarnya.

Pendekatan itu berjalan beriringan dengan keputusan pemerintah untuk memindahkan pedagang ke lokasi baru. Pramono menegaskan para pedagang perlu bersedia masuk ke tempat yang sudah disediakan.

“Prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Bagi pedagang, perpindahan berarti harus melanjutkan kegiatan di lokasi baru, sementara iuran dibebaskan selama enam bulan. Pemerintah juga menghadapi tugas memastikan pemindahan berlangsung melalui dialog, seperti yang diminta Pramono, tanpa mengubah ketentuan relokasi.

Sejumlah pedagang belum pindah

Pramono mengatakan masih ada sejumlah pedagang sayur yang belum menyelesaikan proses relokasi. Ia meminta jajarannya segera menuntaskan pemindahan karena tempat untuk menampung pedagang telah tersedia.

Penataan ini diarahkan untuk membuat kawasan Pasar Kramat Jati lebih tertib. Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan kepentingan pedagang yang selama ini beraktivitas di sana tetap perlu diperhatikan.

Langkah berikutnya adalah menuntaskan pemindahan pedagang yang masih tertinggal ke lokasi yang disiapkan pemerintah. Pramono meminta proses itu dilakukan dengan dialog terbuka dan pendekatan humanis.