Said Abdullah: Wapres Prabowo Idealnya dari Parlemen

JAKARTA — Said Abdullah menilai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka idealnya berasal dari kelompok politik besar di parlemen dan memiliki ikatan kuat dengan Presiden Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan pandangannya setelah Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan wapres.

Pengisian jabatan kini berada dalam kewenangan presiden, bukan melalui pemilu. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diajukan presiden. Indonesia dipastikan memiliki wapres baru sebelum 12 Januari 2027.

Kewenangan memilih berada di tangan presiden

Said mengatakan konstitusi memberi presiden mandat untuk mengajukan calon. Karena itu, presiden dinilai paling memahami sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi pemerintahan.

“Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Presiden, menurut Said, dapat memilih calon dari koalisi, luar koalisi, atau kalangan yang tidak terikat kelompok politik. Pilihan terakhir dapat mencakup profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan. Setiap latar memiliki keunggulan dan risiko berbeda.

Jika memilih kader Gerindra, presiden dinilai tak perlu terlalu mengkhawatirkan kemungkinan perbedaan arah politik. Sementara calon dari partai koalisi lain dapat dipertimbangkan berdasarkan kekuatan di DPR atau kemampuan teknokratisnya.

Calon dari luar koalisi, kata Said, bisa menjadi pilihan untuk merawat persatuan dan memperkuat dukungan politik di dalam maupun luar DPR. Presiden juga dapat menunjuk sosok profesional atau tokoh masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai.

Kriteria wapres pilihan Said Abdullah

Dari beragam opsi itu, Said mengutamakan tokoh politik yang memiliki ikatan penuh dengan presiden. Calon tersebut perlu memahami karakter presiden dan mampu menjalankan peran wapres tanpa membangun pusat kepemimpinan tandingan.

“Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” ucapnya.

Said juga menginginkan calon berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan bila memungkinkan dari kelompok terbesar. Ia menilai pengalaman dan rekam jejak di pemerintahan penting agar wapres bisa membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Perannya bukan sekadar mendampingi. Wapres diharapkan membantu merumuskan peta persoalan strategis dan menawarkan jalan keluar bagi presiden untuk kebutuhan jangka pendek maupun menengah, tanpa keluar dari arah politik presiden.

Jangan ada dua matahari.

“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” tegas Said.

Kriteria itu berpengaruh pada keseimbangan kerja pemerintah dan dukungan politiknya. Wapres dari kelompok besar di parlemen berpotensi membantu pemerintahan memperoleh dukungan, sementara hubungan yang selaras dengan presiden dinilai mencegah persaingan di pucuk kepemimpinan.

Said juga menilai pendamping presiden perlu melengkapi kepemimpinan nasional dan ikut membantu mengatasi persoalan mendasar rakyat.

Said menyebut pasangan presiden dan wapres itu dapat kembali berduet pada Pemilu 2029. Menurutnya, keberlanjutan pasangan tersebut dapat membuat hasil pembangunan lebih terasa bagi rakyat dan memberi ruang bagi pemerintah untuk fokus menghadapi persoalan dalam negeri serta tantangan global.

Namun keputusan akhir tetap berada pada presiden. Said mengatakan kebutuhan calon dapat dinilai dari perjalanan dua tahun pemerintahan dan tantangan yang perlu ditangani ke depan.

“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya,” kata Said.

Presiden selanjutnya perlu mengajukan dua nama kepada MPR untuk mengisi jabatan wapres, dengan batas waktu pemilihan paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan.