Danantara Siapkan Tarif CPO Satu Digit Dolar per Ton

DENPASAR — Tarif CPO Danantara diperkirakan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton, biaya yang perlu diperhitungkan eksportir dalam pengelolaan ekspor sawit. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan mengumumkan tarif final pada Desember 2026 sebelum pemantauan ekspor berjalan penuh mulai 1 Januari 2027.

Kepala DSI Luke Thomas Mahony menyampaikan perkiraan tersebut dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, Jumat (13/11). Besaran pungutan masih dibahas bersama pemegang saham, dengan perkembangan harga pasar saat ini sebagai acuan awal.

Tarif CPO Danantara dan layanan NADI

Biaya itu terkait layanan pada National Data Intelligence (NADI), portal yang disiapkan DSI untuk memantau perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam strategis. CPO menjadi salah satu komoditas yang diawasi melalui sistem tersebut.

“Jika mengacu pada kondisi harga pasar saat ini, secara indikatif biaya layanan DSI akan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton,” kata Luke di IPOC 2026. Ia mengatakan pengumuman tarif akan dilakukan pada Desember.

NADI dirancang untuk merekam sejumlah informasi transaksi ekspor, mulai dari kontrak, harga, volume pengiriman, kualitas produk, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga negara tujuan. Klasifikasi HS adalah kode yang digunakan dalam perdagangan untuk mengelompokkan jenis barang.

DSI juga akan menjalankan verifikasi melalui pelacakan kapal, pemeriksaan negara tujuan, dan rekonsiliasi devisa hasil ekspor. Dengan begitu, pemantauan tidak berhenti pada pencatatan transaksi, tetapi mencakup pemeriksaan alur pengiriman dan penerimaan devisa.

Eksportir tetap menentukan transaksi

Bagi pelaku usaha, pengenaan biaya layanan berarti ada komponen baru yang perlu masuk dalam perhitungan pengelolaan ekspor. Namun, Luke menegaskan DSI tidak akan mengambil alih transaksi antara eksportir dan pembeli.

Eksportir tetap menentukan harga, volume, spesifikasi produk, serta cara pembiayaan sesuai kesepakatan bisnis masing-masing. DSI, kata Luke, berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola, bukan menggantikan mekanisme pasar.

“Kami tidak menggantikan mekanisme pasar, tetapi memperkuat pasar,” kata Luke.

Cakupan pemantauan juga akan menyentuh produk nikel, termasuk nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNI). Keduanya masuk karena ketentuan perdagangan Indonesia menempatkan produk tersebut dalam klasifikasi kode HS yang sama, meski istilah teknisnya berbeda.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan produk nikel dengan kadar tertentu yang masuk klasifikasi HS Indonesia akan menjadi objek pengawasan DSI. Ia menjelaskan bahwa kesamaan kode perdagangan membuat NPI dan feronikel sama-sama tercakup.

“Secara kode HS Indonesia, antara feronikel dan NPI sama. Artinya, secara peraturan perdagangan, untuk NPI dan feronikel akan masuk ke DSI,” kata Arif setelah mengikuti Sosialisasi Perkembangan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (6/11).

Pengumuman tarif pada Desember 2026 akan memberi eksportir rincian biaya sebelum sistem pemantauan diterapkan penuh pada awal 2027. Besaran final dan mekanisme layanan masih dibahas DSI bersama para pemegang saham.