“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga,” kata Subhan. Ia menambahkan Pertamina memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan.
Bagi konsumen, pengawasan penyaluran menentukan apakah BBM dan LPG bersubsidi tetap tersedia bagi kelompok yang berhak. Praktik seperti penimbunan atau pengangkutan ilegal berisiko mengganggu rantai distribusi dan membuat subsidi tidak tepat sasaran.
Modus penyalahgunaan dan sanksi penyalur
Pertamina menjelaskan penyalahgunaan dapat terjadi melalui pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi. Modus lain mencakup penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Perusahaan mencatat 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah mendapat sanksi hingga 31 Oktober 2026. Pelanggaran yang disebut mencakup penyaluran di luar peruntukan, ketentuan, atau prosedur yang berlaku.
Pertamina juga mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan energi bersubsidi. Perusahaan menyatakan penyaluran perlu memenuhi ketentuan pemerintah, termasuk ketepatan sasaran dan volume.
Subhan mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG mematuhi aturan distribusi. Masyarakat diminta membeli energi sesuai kebutuhan dan tidak terlibat dalam penimbunan maupun pengangkutan ilegal.
Jika menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melapor kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP