BBM Subsidi Jateng Disalahgunakan, Pertamina Soroti 219 Penyalur

YOGYAKARTA — BBM subsidi Jateng menjadi perhatian Pertamina setelah Polda Jawa Tengah mengungkap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah itu. Hingga 31 Oktober 2026, Pertamina mencatat 219 lembaga penyalur BBM dan 203 penyalur LPG telah dikenai sanksi atas sejumlah pelanggaran.

Penindakan polisi menyasar praktik yang dapat mengalihkan energi bersubsidi dari masyarakat yang berhak. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyatakan pengawasan distribusi perlu berjalan bersama penegakan hukum.

Pengawasan BBM subsidi Jateng dan LPG

Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah M. Subhan Amrullah mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Menurut dia, subsidi energi ditujukan untuk membantu masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya perlu dijaga.

“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak,” ujar Subhan.

Ia mengatakan penyimpangan dapat merugikan negara sekaligus mengurangi hak penerima subsidi. Karena itu, Pertamina mendukung penegakan hukum dan koordinasi antara pemerintah, aparat, perusahaan, serta masyarakat.

Kasus yang diungkap kepolisian menjadi konteks langsung bagi pengawasan tersebut. Dalam operasi di Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, polisi menangkap enam orang dan menyita 1.236 liter BBM bersubsidi. Potensi kerugian negara dalam pengungkapan itu ditaksir mencapai Rp1,4 miliar.

Angka penindakan itu berasal dari operasi kepolisian di empat kabupaten. Catatan sanksi Pertamina mencakup pelanggaran oleh lembaga penyalur hingga 31 Oktober 2026, sehingga keduanya menggambarkan penindakan dari jalur berbeda, bukan jumlah kasus yang sama.

Stok energi di Jateng dan DIY

Di tengah pengawasan, Pertamina menyatakan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap aman. Ketahanan stok Pertalite tercatat 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG tiga kali konsumsi normal harian.

Angka ketahanan tersebut menunjukkan ketersediaan pasokan yang dilaporkan Pertamina untuk wilayah Jateng dan DIY. Perusahaan menyebut pemantauan stok dan penyaluran dilakukan berkala agar distribusi mengikuti kebutuhan masyarakat.

“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga,” kata Subhan. Ia menambahkan Pertamina memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan.

Bagi konsumen, pengawasan penyaluran menentukan apakah BBM dan LPG bersubsidi tetap tersedia bagi kelompok yang berhak. Praktik seperti penimbunan atau pengangkutan ilegal berisiko mengganggu rantai distribusi dan membuat subsidi tidak tepat sasaran.

Modus penyalahgunaan dan sanksi penyalur

Pertamina menjelaskan penyalahgunaan dapat terjadi melalui pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi. Modus lain mencakup penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.

Perusahaan mencatat 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah mendapat sanksi hingga 31 Oktober 2026. Pelanggaran yang disebut mencakup penyaluran di luar peruntukan, ketentuan, atau prosedur yang berlaku.

Pertamina juga mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan energi bersubsidi. Perusahaan menyatakan penyaluran perlu memenuhi ketentuan pemerintah, termasuk ketepatan sasaran dan volume.

Subhan mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG mematuhi aturan distribusi. Masyarakat diminta membeli energi sesuai kebutuhan dan tidak terlibat dalam penimbunan maupun pengangkutan ilegal.

Jika menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melapor kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135.