PLTS 100 GWp Butuh Rp 1.331,08 Triliun, Koalisi Global Dibidik

ANTALYA — PLTS 100 GWp menjadi proyek yang ingin didorong Indonesia lewat Koalisi Electrify Now Finance, yang dibentuk pada KTT Iklim COP31 di Antalya, Turki. Pendanaan global dari koalisi itu diharapkan membantu membiayai pembangkit surya dan jaringan listrik pendukungnya.

Ambisi pembangunan PLTS dalam tiga tahun mendatang diperkirakan membutuhkan investasi US$ 73 miliar atau Rp 1.331,08 triliun. Angka itu jauh melampaui kapasitas pendanaan yang dapat ditanggung pemerintah maupun PLN sendiri, menurut Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH.

Koalisi Electrify Now Finance beranggotakan pemerintah, bank pembangunan multilateral, dan kelompok pembiayaan swasta. Inisiatif ini akan memobilisasi modal lebih dari US$ 1,2 miliar atau Rp 21,88 triliun untuk mempercepat elektrifikasi hijau di negara berkembang, termasuk kawasan ASEAN.

PLTS 100 GWp perlu dukungan pendanaan

Besarnya kebutuhan proyek surya membuat Indonesia perlu aktif mengajukan proyek prioritas kepada koalisi. Agung menilai pemerintah juga perlu menyelaraskan kebijakan agar investor mendapat kepastian mengenai arah pengembangan energi terbarukan.

“Dengan target ambisius 100 GWp PLTS dan peluang pembiayaan dari koalisi ini, pemerintah harus merevisi kebijakan dalam negeri agar konsisten dengan target pertumbuhan energi terbarukan yang ingin dicapai, mulai dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga RUPTL,” kata Agung.

Keselarasan dokumen perencanaan menjadi penting karena target pembangkit surya membutuhkan dukungan kebijakan yang nyata, bukan hanya pengumuman ambisi. Pemerintah perlu menunjukkan arah pengembangan listrik terbarukan melalui rencana ketenagalistrikan nasional dan rencana usaha PLN.

Transmisi jadi kebutuhan besar

Pembangkit baru tidak akan cukup tanpa jaringan yang mampu menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan. Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiative (CPI), mengatakan koalisi tersebut secara khusus menyasar pendanaan infrastruktur listrik yang krusial.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN menargetkan pembangunan tambahan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam 10 tahun. Nilai investasinya mencapai US$ 24 miliar atau Rp 437,6 triliun.

Besarnya kebutuhan itu menjadi tantangan jika PLN hanya mengandalkan pendanaan internal. Jaringan transmisi yang kuat dan modern diperlukan untuk mengintegrasikan pasokan listrik terbarukan ke sistem kelistrikan nasional. Tanpa jaringan pendukung, kapasitas pembangkit surya yang dibangun sulit disalurkan secara optimal.

“Maka dari itu, Indonesia juga perlu membuka kesempatan pembangunan transmisi dilakukan oleh independent transmission projects. Hal ini akan memposisikan Indonesia berpeluang untuk memanfaatkan pendanaan Koalisi Electrify Now,” ujar Tiza.

Skema proyek transmisi independen dapat membuka jalur pembiayaan di luar anggaran PLN. Bagi masyarakat dan industri, keberhasilan membangun pembangkit sekaligus jaringan berarti pasokan energi bersih dapat masuk ke sistem listrik; bagi pemerintah, tantangannya memastikan proyek dan kebijakannya siap ditawarkan kepada mitra pendanaan.

Koalisi mendorong elektrifikasi hijau

Koalisi ini juga mendukung sasaran elektrifikasi global sebesar 35% pada 2035. Inisiatif tersebut dirancang agar negara berkembang dapat memperluas akses listrik tanpa menciptakan ketergantungan baru pada infrastruktur fosil, sekaligus menyediakan pendanaan yang adil untuk transisi energi.

Indonesia perlu menyampaikan kebutuhan pendanaan serta proyek yang siap dikerjakan ke dalam agenda koalisi. Langkah berikutnya adalah memastikan rencana pembangkit surya dan transmisi tercermin dalam kebijakan nasional, sehingga tawaran pendanaan global dapat bertemu dengan proyek yang jelas.