RUU Kawasan Industri Bisa Wajibkan Perusahaan Bina UMKM

BATAM — RUU Kawasan Industri berpeluang mewajibkan perusahaan industri membina UMKM agar pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. Anggota Panitia Kerja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyampaikan usulan itu saat kunjungan kerja ke Kabil Integrated Industrial Estate, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat.

Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan untuk penyusunan rancangan undang-undang. Jika masuk dalam aturan, pembinaan tidak lagi sekadar inisiatif perusahaan, melainkan kewajiban bagi seluruh pelaku industri.

RUU Kawasan Industri dorong pembinaan wajib

Hendry mengatakan Komisi VII ingin praktik pembinaan UMKM diperkuat melalui ketentuan yang mengikat. Ia menilai dukungan perusahaan dapat membantu usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, lalu naik ke tingkat menengah.

“Kami inginkan nanti ini bisa menjadi satu regulasi yang betul-betul bersifat mandatori. Jadi, wajib bagi seluruh perusahaan industri untuk mempraktikkan pembinaan IKM dan UMKM agar mereka bisa naik kelas,” ujar Hendry.

Ia mencontohkan penghargaan yang diberikan Badan Pengusahaan Batam kepada perusahaan industri yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Menurut Hendry, apresiasi itu dapat memotivasi perusahaan dan pengelola kawasan untuk ikut membina pelaku usaha.

Namun, usulan Komisi VII melangkah lebih jauh dari pemberian penghargaan. Panja ingin pembinaan menjadi bagian dari regulasi, sehingga dukungan terhadap UMKM tidak hanya bergantung pada kesediaan masing-masing perusahaan.

Perubahan itu berpotensi membuat hubungan perusahaan besar dan usaha kecil lebih terarah. UMKM dapat memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha, sedangkan perusahaan industri menjadi bagian dari ekosistem pembinaan di kawasan tempat mereka beroperasi.

Targetnya membuka peluang pasar lebih luas

Hendry berharap pembinaan dapat membawa UMKM tumbuh hingga mampu menembus pasar internasional. Ia juga menyebut peluang bagi usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah sebagai sasaran yang ingin didorong melalui RUU Kawasan Industri.

Dampaknya akan terasa pada pelaku usaha jika pembinaan benar-benar diterapkan: peluang mengembangkan skala bisnis dan menjangkau pembeli baru dapat terbuka melalui dukungan perusahaan industri. Bagi perusahaan, ketentuan wajib berarti pembinaan perlu menjadi bagian dari praktik usaha, bukan hanya kegiatan sukarela atau program penghargaan.