RUU Kawasan Industri Bisa Wajibkan Perusahaan Bina UMKM

BATAM — RUU Kawasan Industri berpeluang mewajibkan perusahaan industri membina UMKM agar pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. Anggota Panitia Kerja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyampaikan usulan itu saat kunjungan kerja ke Kabil Integrated Industrial Estate, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat.

Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun masukan untuk penyusunan rancangan undang-undang. Jika masuk dalam aturan, pembinaan tidak lagi sekadar inisiatif perusahaan, melainkan kewajiban bagi seluruh pelaku industri.

RUU Kawasan Industri dorong pembinaan wajib

Hendry mengatakan Komisi VII ingin praktik pembinaan UMKM diperkuat melalui ketentuan yang mengikat. Ia menilai dukungan perusahaan dapat membantu usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, lalu naik ke tingkat menengah.

“Kami inginkan nanti ini bisa menjadi satu regulasi yang betul-betul bersifat mandatori. Jadi, wajib bagi seluruh perusahaan industri untuk mempraktikkan pembinaan IKM dan UMKM agar mereka bisa naik kelas,” ujar Hendry.

Ia mencontohkan penghargaan yang diberikan Badan Pengusahaan Batam kepada perusahaan industri yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Menurut Hendry, apresiasi itu dapat memotivasi perusahaan dan pengelola kawasan untuk ikut membina pelaku usaha.

Namun, usulan Komisi VII melangkah lebih jauh dari pemberian penghargaan. Panja ingin pembinaan menjadi bagian dari regulasi, sehingga dukungan terhadap UMKM tidak hanya bergantung pada kesediaan masing-masing perusahaan.

Perubahan itu berpotensi membuat hubungan perusahaan besar dan usaha kecil lebih terarah. UMKM dapat memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha, sedangkan perusahaan industri menjadi bagian dari ekosistem pembinaan di kawasan tempat mereka beroperasi.

Targetnya membuka peluang pasar lebih luas

Hendry berharap pembinaan dapat membawa UMKM tumbuh hingga mampu menembus pasar internasional. Ia juga menyebut peluang bagi usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah sebagai sasaran yang ingin didorong melalui RUU Kawasan Industri.

Dampaknya akan terasa pada pelaku usaha jika pembinaan benar-benar diterapkan: peluang mengembangkan skala bisnis dan menjangkau pembeli baru dapat terbuka melalui dukungan perusahaan industri. Bagi perusahaan, ketentuan wajib berarti pembinaan perlu menjadi bagian dari praktik usaha, bukan hanya kegiatan sukarela atau program penghargaan.

“Esensi dari RUU KI ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak yang begitu positif, jadi ada pertumbuhan ekonomi dan semua merasakan manfaat yang luar biasa,” kata Hendry.

Usulan tersebut muncul saat DPR menghimpun masukan dari kawasan industri di Batam. Masukan itu menjadi bagian dari proses penyusunan RUU Kawasan Industri, yang menurut BP Batam relevan dengan kegiatan investasi dan perkembangan kawasan di kota tersebut.

Batam memiliki 31 kawasan industri

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis menyebut Batam memiliki 31 kawasan industri, jumlah terbanyak dibandingkan kota lain di Indonesia. Ia juga menyampaikan adanya 135 kawasan industri khusus galangan kapal, empat kawasan ekonomi khusus, serta tiga program strategis nasional.

“Batam juga memiliki 135 kawasan industri khusus galangan kapal, empat kawasan ekonomi khusus, serta tiga program strategis nasional. Ini sangat relevan dan menjadi kebutuhan bagi BP Batam,” kata Fary.

Fary berharap RUU tersebut memberi manfaat bagi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau free trade zone. Menurut dia, investasi menjadi bagian penting dalam peran Batam sebagai model pertumbuhan ekonomi.

Bagi UMKM di sekitar kawasan, kewajiban pembinaan yang diusulkan Komisi VII dapat menentukan apakah mereka memperoleh dukungan untuk mengembangkan usaha hingga berorientasi ekspor. Tahap berikutnya adalah pembahasan usulan itu dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.

Batam memiliki 31 kawasan industri.