PALU — Prabowo Subianto menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara. Presiden menyampaikan arahan itu dalam acara Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu.
Kebijakan tersebut dibarengi pengawasan ekspor satu pintu agar jumlah komoditas yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim. Pemerintah ingin mencegah laporan ekspor yang lebih kecil daripada volume sebenarnya, praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Pengawasan tambang dan ekspor
Prabowo meminta jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan pengelolaan pertambangan memberi manfaat lebih besar bagi Indonesia. Ketentuan minimal 70 persen itu berlaku untuk hasil pengelolaan IUP.
Presiden juga mengatakan seluruh ekspor harus melewati lembaga yang ditunjuk pemerintah. Dengan mekanisme tersebut, angka dalam laporan diharapkan cocok dengan jumlah komoditas yang benar-benar dikirim ke luar negeri.
“Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” kata Prabowo.
Perbedaan antara volume kiriman dan laporan bisa merugikan negara karena pengawasan atas komoditas ekspor menjadi tidak akurat. Bagi masyarakat, tujuan kebijakan ini ialah memastikan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam memberi manfaat lebih besar di dalam negeri, bukan sekadar tercatat sebagai hasil ekspor.
Prabowo soroti sistem ekonomi
Prabowo mengatakan pemerintah sedang memperbaiki sistem yang dinilainya belum membuat kekayaan nasional dinikmati secara merata. Ia menyoroti kekayaan alam Indonesia yang selama berabad-abad menarik perhatian bangsa lain, tetapi hasil pengelolaannya belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat.
Presiden menilai sebagian kekayaan alam justru mengalir ke luar negeri. Ia meminta pemerintah membenahi penyimpangan dalam pengelolaan aset tersebut agar kepentingan rakyat menjadi tujuan utamanya.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia mengaitkan pembenahan itu dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prabowo menyebut prinsip tersebut sebagai amanat pendiri bangsa, bukan gagasan pribadi.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.
Manfaat pengelolaan jadi taruhan
Arahan mengenai porsi hasil tambang dan pemeriksaan ekspor menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dari pembenahan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan hasil pertambangan dan volume komoditas yang dicatat benar-benar mencerminkan kegiatan di lapangan.
Prabowo menyebut upaya itu berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kekayaan nasional, mengurangi kemiskinan, dan memperluas manfaat pembangunan. Ia juga menegaskan negara tidak boleh dirugikan oleh pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan barang yang dikirim.
Presiden menyatakan mekanisme satu pintu akan digunakan untuk seluruh ekspor. Penerapan pengawasan itu menjadi langkah berikutnya yang akan menentukan apakah laporan volume komoditas dapat dicocokkan dengan pengiriman sebenarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP