Perubahan aturan pengelolaan tambang akan berpengaruh langsung pada hubungan pemerintah dengan perusahaan pemegang izin. Bila negara mengambil porsi hasil atau saham yang lebih besar, pemerintah perlu menentukan cara menghitung manfaat, bentuk kepemilikan, serta bagaimana ketentuan itu berlaku bagi investasi. Prabowo belum menyampaikan rincian kebijakan tersebut dalam pidatonya.
Amanat Pasal 33 jadi dasar arahan
Prabowo mengaitkan penguasaan alat produksi dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengatakan akan menggunakan sisa mandatnya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34.
“Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Dalam pidato itu, Prabowo juga mengkritik pola pemberian izin pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun. Ia menyebut izin usaha pertambangan, hak guna usaha (HGU), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) sebagai contoh izin yang diajukan kepada pemerintah daerah maupun kementerian.
Prabowo menilai keuntungan dari sejumlah usaha tersebut tidak cukup dinikmati masyarakat Indonesia. Ia mengatakan sebagian keuntungan justru dibawa keluar negeri.
“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya.
Permintaan kepada Bahlil kini menjadi bagian penting dari arahan tersebut: negara harus menikmati minimal 70% hasil produksi tambang, dan Prabowo membuka opsi penguasaan saham perusahaan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP