Prabowo Sebut Pejabat Bisa Dibeli, Siap Hadapi Upaya Goyang Pemerintah

PALU — Prabowo Subianto menyatakan pejabat negara, termasuk menteri, jenderal, bahkan presiden, bisa menjadi sasaran upaya pembelian saat berbicara tentang golongan jahat dan serakah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, di tengah sorotannya terhadap kekayaan alam Indonesia yang menurutnya terus dimanfaatkan pihak tertentu.

Presiden mengatakan tidak gentar menghadapi pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintahannya melalui demonstrasi atau kerusuhan. Ucapannya menempatkan dugaan pembelian pejabat dan pengelolaan hasil sumber daya alam sebagai dua persoalan yang ia tekankan dalam pidato tersebut.

Prabowo menyoroti dugaan pejabat dibeli

Prabowo menggambarkan adanya pertentangan antara kelompok yang memilih jalan benar dan pihak yang mengejar keserakahan. Ia mengaitkan pandangan itu dengan ajaran tentang Shiratal Mustaqim, istilah untuk jalan yang lurus.

“Tadi disinggung oleh ketua umum saudara, ya, ada masalah dalam kehidupan masyarakat manusia. Masalahnya adalah ada golongan-golongan yang serakah, dan ada golongan-golongan yang menurut saya itu termasuk golongan yang jahat,” kata Prabowo.

Ia mengakui bukan ahli agama, tetapi mengingat pelajaran dari guru-gurunya mengenai jalan yang lurus. Prabowo kemudian menghubungkan pembicaraan itu dengan kekayaan alam Indonesia yang menarik perhatian bangsa lain sejak ratusan tahun lalu.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki komoditas dan mineral yang dibutuhkan dunia. Ia juga menilai sebagian pihak memperoleh izin usaha di dalam negeri, tetapi membawa keuntungan yang didapat ke luar Indonesia.

Ia menyebut Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai contoh izin yang diminta melalui pemerintah daerah maupun kementerian. Prabowo menilai keuntungan dari kegiatan tersebut semestinya tidak meninggalkan Indonesia.

Prabowo sebut kekayaan alam dibawa ke luar negeri

“Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu, HGU, ya, minta HTI, ya, ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku. ‘Saya warga negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia, dan ditaruh di luar,” ungkap Prabowo.

Pernyataan itu memberi dampak langsung pada perdebatan tentang siapa yang menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam. Bagi masyarakat, sorotan Prabowo menyangkut manfaat kekayaan Indonesia: apakah keuntungan dari izin usaha dan komoditas ikut kembali ke dalam negeri atau justru tersimpan di luar.

Prabowo kemudian menyebut pejabat yang menurutnya berisiko disogok atau dibeli. “Di usia saya pensiun, saya harus melihat rakyat saya masih miskin, saya harus melihat kekayaan kita diambil terus, saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli,” katanya.

Ia menegaskan pihak-pihak yang ingin menggoyahkan pemerintahannya tidak akan membuatnya mundur. Prabowo menyebut demonstrasi dan kerusuhan sebagai cara yang mungkin ditempuh kelompok tersebut, tetapi menegaskan dirinya tidak gentar.

“Mereka akan bikin demonstrasi, akan bikin kerusuhan. Orang-orang ini, saya katakan terus terang saja,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut dukungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis) dalam pernyataannya. “Rakyat sudah tahu sikap saya, Saudara-saudara. Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar, Saudara-saudara sekalian!” kata Presiden.

Dalam acara yang sama, Prabowo turut menyapa sejumlah pejabat dan berkelakar mengenai jabatan Menteri Desa yang sempat ia siapkan untuk Bahlil Lahadalia sebelum akhirnya diberikan kepada Yandri Susanto. Namun, sorotan utama pidatonya tertuju pada dugaan pembelian pejabat dan penegasan bahwa ia tidak gentar menghadapi upaya menggoyahkan pemerintahan.