COP33 2028: Indonesia Hadapi Tantangan Tahun Politik dan Logistik

JAKARTA — COP33 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim PBB pada 2028. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti tahun politik dan kebutuhan logistik besar sebagai pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil langkah.

Dampaknya bukan cuma soal menjadi lokasi pertemuan. Indonesia perlu menyiapkan penyelenggaraan yang mampu menampung puluhan ribu peserta dari berbagai negara, sementara sejumlah negara Asia juga berminat menjadi tuan rumah.

COP33 dan tantangan tahun politik

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan peluang itu dibicarakan saat ia bertemu delegasi China di COP31 Turki, Sabtu (14/11/2026). Delegasi China menanyakan kesiapan Indonesia dan waktu pelaksanaan COP33.

Ary menyebut konferensi tersebut direncanakan berlangsung pada November 2028. Namun, Indonesia juga akan memasuki tahun politik pada periode yang sama, sehingga pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan menyelenggarakan agenda internasional berskala besar.

“Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita,” ujar Ary.

Pernyataan itu menunjukkan pertimbangannya bukan sekadar memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah. Pemerintah juga harus memastikan persiapan dan pelaksanaan berjalan baik, agar tanggung jawab sebagai penyelenggara tidak berujung pada hasil yang mengecewakan.

Sejumlah negara Asia ikut menjajaki

China, menurut Ary, juga mempertimbangkan diri sebagai calon tuan rumah COP33. Negara itu turut memperhitungkan situasi politik dalam negeri sebelum menentukan langkah.

India dan Korea Selatan juga telah menanyakan peluang penyelenggaraan kepada Indonesia. Ary mengatakan persaingan dari negara-negara Asia membuat proses memilih tuan rumah menjadi tantangan tersendiri.

“Jadi emang kita hindari, memang jadi challenge itu kan pilihannya Asia nah belum muncul sebelumnya India, Korea ketemu kita, dia juga nanya,” kata Ary.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Yulia Suryanti, menyebut Korea Selatan sebelumnya pernah menunjukkan minat untuk menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim itu. “Soalnya Korea saya ingat di tahun sebelumnya mulanya kan Korea pengen jadi host,” kata Yulia.

Logistik untuk puluhan ribu peserta

Di luar persaingan calon tuan rumah dan agenda politik, kebutuhan operasional menjadi persoalan besar. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengingatkan Indonesia harus siap mengatur kedatangan peserta dari berbagai negara.

Irawan menggambarkan skala kebutuhan itu dengan kemungkinan sekitar 100 ribu orang datang ke Indonesia, termasuk jika kegiatan berlangsung di Bali. Pemerintah juga perlu mengurus akreditasi peserta dari 168 negara.

“Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana ke Indonesia, misal mereka minta Bali 100 ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi,” ujar Irawan.

Besarnya kebutuhan itu membuat keputusan menjadi tuan rumah berkaitan langsung dengan kapasitas layanan dan koordinasi pemerintah. Jika Indonesia maju, persiapan harus menjawab kebutuhan peserta lintas negara sekaligus berlangsung pada tahun politik. Perkiraan yang disampaikan Irawan mencakup sekitar 100 ribu orang dan urusan akreditasi dari 168 negara.