Dana Cadangan Pesangon Dinilai Bisa Cegah Hak PHK Tak Terbayar

JAKARTA — Dana cadangan pesangon dinilai dapat membantu pekerja menerima hak setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk ketika perusahaan pailit atau pemiliknya kabur. Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar pada Minggu, 15 November 2026, mendorong BPJS Ketenagakerjaan menjadi pengelola dana itu.

Timboel menyampaikan pandangannya terkait Dana Cadangan Pesangon (DCP), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan DCP, termasuk lembaga pemerintah yang mengelolanya.

Dana cadangan pesangon untuk melindungi hak pekerja

Menurut Timboel, pekerja berhak menerima kompensasi PHK yang meliputi pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Namun, putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap kerap sulit dijalankan ketika pengusaha tidak membayar kompensasi.

“Pekerja akan terlindungi untuk mendapatkan kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Pengantian Hak) ketika mengalami PHK dan berhak mendapatkan kompensasi PHK,” ujar Timboel dalam keterangan resmi.

Dampaknya terasa ketika perusahaan tak lagi mampu memenuhi kewajiban atau pemilik meninggalkan usaha. Timboel mencontohkan pekerja Sritex yang belum memperoleh kepastian mengenai kompensasi PHK, serta karyawan di kawasan industri yang ditinggal pengusahanya. Menurut dia, keberadaan DCP dapat membantu mencegah pekerja kehilangan hak dalam situasi seperti itu.

Risikonya nyata. Putusan hukum saja belum tentu membuat pembayaran terlaksana, kata Timboel. Bagi pekerja yang baru kehilangan pekerjaan, tertahannya kompensasi berarti hak yang semestinya diterima setelah hubungan kerja berakhir belum tersedia.

Timboel mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan DCP dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah. Namun, Timboel meminta pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan, bukan Danantara, sebagai pengelola.

Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan sudah berpengalaman mengelola dana pekerja melalui lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengalaman tersebut, menurut Timboel, dapat memudahkan penyelarasan data peserta DCP dengan data kepesertaan yang sudah dikelola lembaga itu.

Timboel juga menyebut pengelolaan dana dengan sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ia mengatakan dana amanat itu dijamin oleh APBN jika terjadi kegagalan pembayaran klaim.

Ia menggarisbawahi pula ketentuan investasi dan pelaporan. Menurut Timboel, imbal hasil pengelolaan dana minimal setara suku bunga deposito bank pemerintah, sementara laporan pengelolaan dipublikasikan setiap tahun di sedikitnya dua media massa cetak.

Bagi pekerja, tata kelola dan akses klaim menentukan apakah dana benar-benar bisa dimanfaatkan ketika PHK terjadi. Bagi pengusaha, dana cadangan dapat membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban kompensasi dan merencanakan biaya tenaga kerja, menurut Timboel.

Penunjukan pengelola masih menunggu PP

Timboel mengkritik kemungkinan Danantara mengelola DCP. Ia mempertanyakan keterbukaan laporan keuangan lembaga itu, proses pemilihan CEO, serta kepastian imbal hasil bagi pengusaha yang menyetor dana. Ia juga mempertanyakan apakah dana akan ditempatkan pada instrumen investasi yang aman dan apakah kegagalan investasi dijamin APBN.

Namun, status penunjukan belum dipastikan dalam keterangan yang tersedia dari para pihak. Timboel merujuk pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut Danantara sebagai pengelola. Sementara itu, Danantara menyatakan belum pernah menerima penugasan atau penunjukan pemerintah untuk mengelola DCP.

Perbedaan informasi itu membuat penetapan resmi dalam PP menjadi penting bagi pekerja dan perusahaan. Pemerintah masih perlu menetapkan lembaga pengelola melalui aturan pelaksanaan, sedangkan Timboel meminta serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha menolak pengelolaan DCP oleh Danantara.

“Pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang akan dituangkan di PP nanti,” kata Timboel.