Dana Cadangan Pesangon Dinilai Bisa Cegah Hak PHK Tak Terbayar

Ia menggarisbawahi pula ketentuan investasi dan pelaporan. Menurut Timboel, imbal hasil pengelolaan dana minimal setara suku bunga deposito bank pemerintah, sementara laporan pengelolaan dipublikasikan setiap tahun di sedikitnya dua media massa cetak.

Bagi pekerja, tata kelola dan akses klaim menentukan apakah dana benar-benar bisa dimanfaatkan ketika PHK terjadi. Bagi pengusaha, dana cadangan dapat membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban kompensasi dan merencanakan biaya tenaga kerja, menurut Timboel.

Penunjukan pengelola masih menunggu PP

Timboel mengkritik kemungkinan Danantara mengelola DCP. Ia mempertanyakan keterbukaan laporan keuangan lembaga itu, proses pemilihan CEO, serta kepastian imbal hasil bagi pengusaha yang menyetor dana. Ia juga mempertanyakan apakah dana akan ditempatkan pada instrumen investasi yang aman dan apakah kegagalan investasi dijamin APBN.

Namun, status penunjukan belum dipastikan dalam keterangan yang tersedia dari para pihak. Timboel merujuk pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut Danantara sebagai pengelola. Sementara itu, Danantara menyatakan belum pernah menerima penugasan atau penunjukan pemerintah untuk mengelola DCP.

Perbedaan informasi itu membuat penetapan resmi dalam PP menjadi penting bagi pekerja dan perusahaan. Pemerintah masih perlu menetapkan lembaga pengelola melalui aturan pelaksanaan, sedangkan Timboel meminta serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha menolak pengelolaan DCP oleh Danantara.

“Pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang akan dituangkan di PP nanti,” kata Timboel.