Kebijakan BBN Perlu Lindungi SPBU dari Beban Biaya dan Risiko

Penulis opini menilai pembaruan formula perlu memperhitungkan biaya yang benar-benar muncul di lapangan. Dengan begitu, kewajiban menjalankan program BBN tidak hanya dibebankan melalui mandat, sementara biaya penyesuaian fasilitas dan distribusi ditanggung penyalur.

Isu mutu juga berpengaruh langsung terhadap konsumen. Penyalur yang menerima pasokan di bawah spesifikasi berisiko menghadapi kerusakan fasilitas dan kendaraan, sedangkan penolakan kargo dapat mengganggu pemenuhan kuota mandatori serta berujung sanksi atau denda.

Keluhan dari asosiasi sektor otomotif dan pengguna angkutan logistik mencakup potensi penyumbatan filter bahan bakar, korosi pada sistem injeksi mesin, air di tangki kendaraan, dan penurunan torsi. Risiko tersebut dikaitkan dengan stabilitas oksidasi BBN yang belum teruji.

Hak menolak pasokan di bawah spesifikasi

Untuk mengurangi dilema itu, penulis mengusulkan klausul hak tolak atau right to reject bagi Pertamina dan pengusaha SPBU. Kargo BBN yang tidak memenuhi spesifikasi dapat ditolak tanpa dianggap sebagai kegagalan mencapai kuota dan tanpa penalti.

Pengujian mutu, menurut usulan tersebut, perlu dilakukan oleh surveyor independen di titik serah. Pemeriksaan di lokasi penerimaan dapat menunjukkan kondisi pasokan setelah perjalanan, bukan hanya mengandalkan Certificate of Analysis dari pabrik produsen.

Penulis juga mendorong agar tanggung jawab atas kerusakan perpipaan maupun tuntutan konsumen akibat mutu produk dapat ditelusuri kepada produsen. Kepastian ganti rugi akan menentukan siapa yang menanggung akibat ketika pasokan tidak sesuai standar.

Aturan seperti itu penting bagi konsumen karena mutu bahan bakar berhubungan dengan kondisi kendaraan. Pada saat yang sama, mekanisme pemeriksaan dan tanggung jawab yang jelas dapat memberi penyalur dasar untuk menolak pasokan bermasalah tanpa harus memilih antara risiko kerusakan dan risiko sanksi kuota.

Pasokan bahan baku dan ketahanan pangan

Peningkatan biodiesel menuju B40 dan B50 serta rencana bioetanol E10 juga menimbulkan persaingan penggunaan bahan baku. Bioetanol bertumpu pada tebu, molase, dan singkong, sementara kebutuhan energi dapat bersinggungan dengan pasokan pangan.

Pasokan bahan baku menghadapi tekanan lain ketika harga komoditas, termasuk CPO, meningkat di pasar global. Produsen dapat terdorong memilih ekspor yang memberi keuntungan lebih besar daripada memasok kebutuhan industri BBN dalam negeri.

Untuk menghadapi kemungkinan kekurangan, penulis mengusulkan mekanisme pengecualian atau escape mechanism. Jika Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan menetapkan defisit pasokan bahan baku domestik, target bauran energi dapat ditangguhkan atau dilonggarkan sementara.

Dalam masa relaksasi, badan usaha penyalur diusulkan bebas dari penalti hukum maupun denda administratif. Produsen BBN juga diusulkan menjaga cadangan penyangga setara 15 hingga 30 hari operasional di fasilitas mereka agar pasokan dapat menahan gangguan akibat fluktuasi panen.

Usulan tersebut menempatkan pembagian risiko sebagai bagian dari rancangan transisi energi: biaya logistik dan mutu perlu ditangani bersama, sementara target bauran perlu menyesuaikan ketersediaan bahan baku. Penulis menegaskan bahwa badan usaha hilir tidak dapat terus menyerap risiko inefisiensi tanpa batas.