Pajak Pembalut Digugat, Bos DJP Serahkan Putusan ke Pembuat Kebijakan

Dalam permohonannya, Bernita meminta kebutuhan sanitasi menstruasi ikut dipertimbangkan karena berkaitan dengan proses biologis perempuan. Ia menilai tidak adanya jaminan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional berpotensi membuat kebutuhan tersebut tidak mendapat pertimbangan setara dalam kebijakan fasilitas perpajakan.

Perdebatan ini berpengaruh langsung pada pembahasan keterjangkauan produk yang digunakan secara rutin untuk sanitasi menstruasi. Namun, permohonan pengujian belum dengan sendirinya mengubah perlakuan pajak; perkara itu masih harus melalui pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

DJP akan menyampaikan keterangan di MK

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan pemerintah akan menyampaikan keterangan melalui persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati sepenuhnya proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut,” ujar Inge.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani juga meminta pemerintah mengevaluasi PPN atas pembalut wanita. Ia mengusulkan pembalut dan produk menstruasi lain dipertimbangkan sebagai kebutuhan pokok perempuan agar keterjangkauannya lebih terjamin.

Puan berpandangan pembalut bukan barang sekunder atau pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar yang dipenuhi secara rutin untuk menjaga kesehatan reproduksi. Ia mendorong pemerintah menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam kebijakan.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2020 menyebut barang yang tidak dikenai PPN sebagai barang tertentu dalam kelompok kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Persidangan di Mahkamah Konstitusi akan menjadi ruang bagi pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan tersebut.