Samarinda perluas akses keuangan digital UMKM

SAMARINDA — Bagi pedagang kecil, transaksi digital bisa memudahkan pembayaran sekaligus mencatat arus uang usaha. Pemerintah Kota Samarinda memperluas akses keuangan digital dan edukasi ekonomi bagi pelaku UMKM serta ibu rumah tangga rentan melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.

Program itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti saat menghadiri puncak BIK 2026 di Atrium Mahakam Utama Big Mall, Samarinda, pada Minggu. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Business Matching dan Edukasi Keuangan (BIMA ETAM), hasil kerja sama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Samarinda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Fokusnya bukan sekadar mengenalkan layanan keuangan. Pemerintah kota ingin warga memahami cara menggunakannya secara aman dan produktif, dari pengelolaan anggaran hingga pemanfaatan pembayaran digital dalam kegiatan usaha.

Akses digital perlu diikuti literasi keuangan

Neneng mengatakan ketidakpastian pasar dan dinamika ekonomi global turut memberi tekanan kepada perekonomian daerah maupun rumah tangga. Menurut dia, pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar pemerintah dan masyarakat lebih mampu menjaga kestabilan ketika menghadapi tekanan.

“Kondisi tersebut mempertegas pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, agar tetap stabil dan memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan ekonomi,” kata Neneng.

Pemkot Samarinda mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, transparansi anggaran, dan perbaikan pelayanan publik. Langkah itu diarahkan untuk membuat tata kelola lebih efisien serta mengurangi birokrasi dan biaya transaksi yang tidak perlu. Neneng menekankan, efisiensi bukan semata-mata memangkas pengeluaran, melainkan memastikan uang yang digunakan pemerintah dan warga memberi manfaat ekonomi.

Teknologi pembayaran punya peran praktis bagi usaha kecil. QRIS, misalnya, dapat membantu pedagang pasar, pemilik usaha rumahan, dan pelaku UMKM menerima pembayaran dengan lebih mudah. Transaksi yang tercatat juga dapat membantu membentuk rekam jejak keuangan usaha.

Namun, akses saja tidak cukup. Tanpa pemahaman tentang keamanan digital dan perlindungan konsumen, penggunaan layanan keuangan dapat membawa risiko. Karena itu, pemerintah kota mendorong warga memahami layanan yang dipakai, termasuk cara mengelola pembayaran dan pembiayaan secara bertanggung jawab.

UMKM dan keluarga jadi sasaran edukasi

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Misran Pasaribu menyebut BIK sebagai agenda tahunan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Tema BIK 2026 adalah “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”.

Pesan yang dibawa, menurut penyelenggara, mencakup pemerataan akses sekaligus peningkatan literasi agar layanan keuangan digunakan dengan aman dan produktif.

Dalam kegiatan BIMA ETAM, akses keuangan dipertemukan dengan edukasi dan kegiatan business matching. Rangkaian ini memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk mengenal layanan keuangan formal, sementara edukasi ditujukan pula kepada ibu rumah tangga dari kelompok rentan sosial ekonomi.

Perhatian pada keluarga punya alasan langsung. Pengelolaan anggaran, kebiasaan menabung, dan pemahaman tentang pembiayaan dari lembaga resmi dapat membantu rumah tangga mengambil keputusan keuangan dengan lebih terukur. Neneng mengingatkan bahwa pengetahuan itu juga penting untuk mengurangi risiko warga terjerat pinjaman online ilegal.

“Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital, termasuk QRIS dan layanan teknologi finansial (fintech), untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan produktivitas, bukan justru terjebak dalam perilaku konsumtif,” ujar Neneng.

Dampaknya terasa pada kegiatan sehari-hari: pembayaran yang tercatat dapat memudahkan pelaku usaha melihat transaksi, sementara pemahaman soal pembiayaan membantu keluarga menilai pilihan yang tersedia. Tetapi manfaat itu bergantung pada kecakapan pengguna dan perlindungan yang menyertai layanan.

Pemkot Samarinda menyatakan memperkuat koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, kepolisian, serta lembaga jasa keuangan untuk memperluas edukasi dan menjaga konsumen.

Kolaborasi antarlembaga menjadi pekerjaan berikutnya setelah kegiatan BIK. Neneng berharap kerja sama tersebut terus berjalan agar akses keuangan dapat mendukung kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi keluarga. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari kemampuan warga menggunakan layanan formal secara aman dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.