Samarinda perluas akses keuangan digital UMKM

SAMARINDA — Bagi pedagang kecil, transaksi digital bisa memudahkan pembayaran sekaligus mencatat arus uang usaha. Pemerintah Kota Samarinda memperluas akses keuangan digital dan edukasi ekonomi bagi pelaku UMKM serta ibu rumah tangga rentan melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.

Program itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti saat menghadiri puncak BIK 2026 di Atrium Mahakam Utama Big Mall, Samarinda, pada Minggu. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Business Matching dan Edukasi Keuangan (BIMA ETAM), hasil kerja sama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Samarinda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Fokusnya bukan sekadar mengenalkan layanan keuangan. Pemerintah kota ingin warga memahami cara menggunakannya secara aman dan produktif, dari pengelolaan anggaran hingga pemanfaatan pembayaran digital dalam kegiatan usaha.

Akses digital perlu diikuti literasi keuangan

Neneng mengatakan ketidakpastian pasar dan dinamika ekonomi global turut memberi tekanan kepada perekonomian daerah maupun rumah tangga. Menurut dia, pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar pemerintah dan masyarakat lebih mampu menjaga kestabilan ketika menghadapi tekanan.

“Kondisi tersebut mempertegas pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, agar tetap stabil dan memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan ekonomi,” kata Neneng.

Pemkot Samarinda mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, transparansi anggaran, dan perbaikan pelayanan publik. Langkah itu diarahkan untuk membuat tata kelola lebih efisien serta mengurangi birokrasi dan biaya transaksi yang tidak perlu. Neneng menekankan, efisiensi bukan semata-mata memangkas pengeluaran, melainkan memastikan uang yang digunakan pemerintah dan warga memberi manfaat ekonomi.

Teknologi pembayaran punya peran praktis bagi usaha kecil. QRIS, misalnya, dapat membantu pedagang pasar, pemilik usaha rumahan, dan pelaku UMKM menerima pembayaran dengan lebih mudah. Transaksi yang tercatat juga dapat membantu membentuk rekam jejak keuangan usaha.

Namun, akses saja tidak cukup. Tanpa pemahaman tentang keamanan digital dan perlindungan konsumen, penggunaan layanan keuangan dapat membawa risiko. Karena itu, pemerintah kota mendorong warga memahami layanan yang dipakai, termasuk cara mengelola pembayaran dan pembiayaan secara bertanggung jawab.