Sembilan koperasi sawit Kutai Timur kantongi sertifikat ISPO dan RSPO

SANGATTA — Sembilan koperasi pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kini memiliki daya saing lebih kuat setelah resmi mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Pencapaian ini membuka lebar akses mereka ke rantai pasok minyak sawit global yang berkelanjutan. Koperasi tersebut tersebar di Kecamatan Bengalon dan Rantau Pulung, dengan total anggota mencapai lebih dari 1.200 pekebun swadaya.

Penyerahan sertifikat berlangsung saat peluncuran program Sustainable Landscape Initiative in Kutai Timur (SUSTAIN Kutim) fase II di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (29/10/2026).

Dukungan Berkelanjutan bagi Petani

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa sertifikat bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan perlunya pendampingan berkelanjutan agar para petani mampu menerapkan standar operasional secara konsisten di lapangan. Hal ini penting agar manfaat ekonomi yang diterima petani tetap layak dan sepadan dengan usaha mereka.

“Petani swadaya tidak hanya dituntut memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga harus memperoleh dukungan agar mampu menjalankannya secara konsisten dan tetap mendapatkan manfaat ekonomi yang layak,” tutur Ardiansyah.

Fokus pengembangan sektor ini pun tidak lagi sekadar mengejar peningkatan angka produksi. Penguatan kelembagaan koperasi dan perluasan akses pasar menjadi prioritas agar nilai tambah komoditas benar-benar dirasakan masyarakat lokal.

Transformasi Sektor Hulu

Program SUSTAIN Kutim fase pertama yang berjalan sejak 2023 hingga 2026 menjadi pondasi utama perolehan sertifikasi tersebut. Memasuki fase kedua periode 2026–2030, kerja sama pemerintah daerah dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH serta Proforest akan semakin intensif.

Fokus baru mencakup peningkatan produktivitas melalui teknik pertanian yang baik, perlindungan ekosistem, hingga pengembangan sumber pendapatan alternatif. Langkah ini selaras dengan tren nasional yang tengah didorong pemerintah pusat.

Dalam pertemuan berbeda di Jakarta, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa hilirisasi sawit tidak mungkin berjalan optimal tanpa pondasi yang kuat di sektor hulu.

Sistem pendukung seperti penataan budidaya di tingkat usaha tani menjadi kunci keberhasilan agenda hilirisasi nasional. Pemerintah kini semakin serius mengintegrasikan peran koperasi sawit, baik dalam manajemen lahan maupun potensi kepemilikan pabrik pengolahan di masa mendatang.

Kolaborasi Multi Pihak

Untuk memastikan target tercapai, pemerintah Kutai Timur memaksimalkan peran Forum Multi Pihak untuk Investasi dan Kolaborasi (FORMIKA). Forum ini berfungsi menyelaraskan kebijakan antara pelaku usaha, koperasi, dan pemerintah agar perlindungan lingkungan tetap terjaga seiring peningkatan produktivitas.

Keberhasilan di tingkat tapak ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kesejahteraan petani yang terukur melalui hasil nyata fase kedua program SUSTAIN Kutim. Transformasi ini diarahkan agar sektor kelapa sawit dan karet alam di Kutai Timur menjadi lebih tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.