TANGERANG — Ketua KPK Setyo Budiyanto mengusulkan revisi UU Pemerintahan Daerah dan pembentukan lembaga mediasi untuk mencegah konflik antara kepala daerah dan wakilnya. Ia menyampaikan dua usulan itu dalam ujian terbuka disertasi Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu.
Usulan tersebut menyasar ketidakjelasan pembagian kewenangan yang, menurut Setyo, dapat memicu perselisihan dalam pemerintahan daerah. Jika dibiarkan, hubungan kepala daerah dan wakilnya berisiko terganggu saat menjalankan tugas bersama.
Setyo soroti wewenang wakil kepala daerah
Dalam disertasinya yang berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, Setyo menilai aturan saat ini belum membagi kewenangan substantif kedua jabatan secara tegas. Ia mengusulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbarui dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, direvisi.
Menurut Setyo, kepala daerah dan wakilnya sama-sama mendapat mandat melalui satu proses politik. Karena itu, pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan perlu tercermin jelas serta proporsional dalam aturan.
Ia menyebut posisi wakil kepala daerah saat ini sebagai pseudo authority, atau kewenangan semu. Istilah itu merujuk pada keadaan ketika seseorang punya posisi resmi dan legitimasi politik, tetapi batas kewenangan kerjanya belum dirumuskan dengan terang.
Ketidakjelasan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan kata “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. Setyo menilai satu frasa itu dapat membuat posisi dan peran wakil kepala daerah ditafsirkan berbeda.
“Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing,” ujar Setyo.
Revisi UU Pemda dan lembaga mediasi
Setyo memperingatkan, ketidakjelasan yang terus berulang dapat membentuk pola hubungan kerja yang bermasalah. Ia menyebut kondisi itu sebagai disharmony by design, yakni disharmoni yang terbentuk akibat aturan dan praktik yang tidak memberikan batas kewenangan secara jelas.
Dampaknya dapat dirasakan dalam pelayanan dan jalannya pemerintahan daerah. Ketika kepala daerah dan wakilnya berselisih soal tugas atau kewenangan, koordinasi pemerintahan berpotensi terganggu. Karena itu, usulan revisi aturan berfokus pada pembagian peran yang lebih pasti, bukan sekadar penambahan jabatan atau tugas.
Usulan kedua adalah membentuk lembaga mediasi pemerintah daerah. Lembaga itu, menurut Setyo, dapat menjadi mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya sebelum konflik menghambat hubungan kerja pemerintahan.
“Promovendus (saya, red.) juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujarnya.
Setyo menyampaikan kedua gagasan itu sebagai bagian dari disertasi doktoralnya. Ia mengakui kajiannya belum sempurna, tetapi berharap penelitian tersebut dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah.
Ia juga menekankan dampak luas dari rumusan aturan yang dianggap terlalu umum. “Terhadap hanya satu frasa, yaitu kata ‘membantu’, rupanya dapat menimbulkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah yang dampaknya terasa hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP