UU Pemilu Digugat Lagi, Pemohon Soroti Syarat SMA Capres

JAKARTA — UU Pemilu kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK): Jovi Andrea Bachtiar menggugat syarat pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Permohonan itu meminta ketentuan tersebut dihapus karena pemohon menilai ijazah bukan ukuran tunggal kecakapan memimpin.

Gugatan baru ini teregistrasi dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Jika dikabulkan, syarat pendidikan formal yang berlaku bagi calon presiden dan calon wakil presiden dapat berubah; untuk saat ini, permohonan tersebut masih berupa pengujian yang diajukan ke MK.

UU Pemilu dan ukuran kelayakan capres

Jovi menguji Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mengatur pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagai salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam permohonannya, Jovi diwakili kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat. Pemohon menilai persyaratan ijazah terlalu administratif bila dipakai sebagai penentu mutlak kemampuan seseorang memimpin negara.

“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis pemohon dalam permohonan yang teregistrasi di MK.

Menurut pemohon, ijazah formal tidak otomatis membuktikan kepemimpinan, integritas, ataupun kecakapan menjalankan pemerintahan. Pengalaman berorganisasi, keterlibatan dalam pemerintahan, dan pengabdian kepada masyarakat juga dinilai dapat membentuk kemampuan memimpin.

Hak warga dan polemik ijazah

Pemohon juga mengaitkan syarat pendidikan itu dengan hak konstitusional warga untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka mempersoalkan ketentuan yang berpotensi menutup peluang pencalonan hanya karena seseorang tidak memenuhi syarat ijazah SMA atau sederajat.

Dampaknya tidak berhenti pada calon yang hendak maju. Perdebatan tentang syarat pendidikan dapat memengaruhi pembicaraan publik mengenai siapa yang berhak mencalonkan diri dan apa yang seharusnya menjadi ukuran kelayakan pemimpin. Pemohon turut menyebut polemik keabsahan ijazah berpotensi berlarut dan mengganggu stabilitas nasional serta konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Isu syarat ijazah juga muncul dalam perkara lain di MK. Pada Kamis, 12 November 2026, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengenai bukti ijazah capres dan cawapres.

Dalam perkara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pemohon perkara tersebut tidak hadir pada sidang pendahuluan, dan MK tidak mengesahkan alat bukti karena tidak dapat mengonfirmasinya kepada pemohon.

Perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026 berbeda dari gugatan Jovi. Permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima itu membahas bukti ijazah, sedangkan perkara baru dengan nomor 423/PUU-XXIV/2026 mempersoalkan syarat pendidikan minimal dalam Pasal 169 huruf r. Putusan pada perkara terdahulu tidak dengan sendirinya menentukan hasil gugatan yang baru terdaftar.

MK kini harus memeriksa permohonan Jovi sesuai proses pengujian undang-undang. Perdebatan berikutnya akan bergantung pada pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim terhadap syarat pendidikan bagi calon presiden serta wakil presiden.