JAKARTA — Rieke Diah Pitaloka menyoroti rasio petugas pemasyarakatan di Depok yang mencapai 1.200 warga binaan untuk sembilan petugas per hari dalam diskusi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (16/11). Ia juga mendesak tunjangan risiko pegawai Imipas disesuaikan dengan beban kerja.
Kekurangan petugas berarti pengamanan lapas harus dijalankan dengan jumlah personel yang terbatas. Rieke meminta penguatan sumber daya manusia masuk sebagai bab tersendiri dalam dua rancangan Peraturan Presiden yang ia usulkan untuk tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan nasional.
Anggota Komisi XIII DPR RI itu menyampaikan sorotannya dalam diskusi kelompok terarah tentang transformasi Kementerian Imipas. Ia mengingatkan agar petugas pemasyarakatan tidak menjadi sasaran kecaman setiap kali terjadi masalah, sementara keterbatasan personel luput dibahas.
“Jangan sampai ini jadi keranjang sampah saja, nanti ada masalah main dimaki-maki, padahal enggak mikir di Depok saja kemarin 1.200 warga binaan dijaga hanya 9 orang per hari. Apa enggak gila?” kata Rieke.
Rasio petugas Imipas dan penghuni lapas
Rieke menyebut catatan rasio petugas keamanan terhadap penghuni berada di sekitar 1 banding 64 pada 2023. Ia juga memaparkan bahwa 499 lapas dan rumah tahanan dengan kapasitas 140.424 orang kini menampung 274.176 orang.
Angka kapasitas dan penghuni itu menunjukkan tekanan yang dihadapi petugas di lapas dan rutan. Bagi warga, kecukupan personel berkaitan langsung dengan kemampuan petugas menjaga keamanan serta menjalankan tugas pengawasan di dalam fasilitas pemasyarakatan.
Rieke meminta bab khusus tentang sumber daya manusia dalam dua Perpres yang diusulkannya memuat kebutuhan petugas pergiliran dan pemerataan tenaga pengamanan. Usul itu juga mencakup penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas), kompetensi deteksi narkotika, serta perlindungan hukum dan keselamatan kerja.
Tunjangan risiko petugas Imipas belum terealisasi
Rieke mengatakan tunjangan risiko bagi pegawai Imipas yang selama ini diperjuangkan belum terwujud. Menurut dia, petugas menghadapi risiko kerja di lapas maupun di pos perbatasan, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Ia turut mengkritik komite khusus tunjangan dan remunerasi yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Komite itu diketuai Wakil Presiden, sedangkan Menteri PANRB menjadi sekretaris. Rieke meminta aturan tentang komite tersebut dicabut.
Ia menegaskan DPR akan mendorong agar tunjangan dan remunerasi memperhitungkan beban kerja serta risiko masing-masing petugas. Dengan begitu, petugas yang berjaga di lapas atau perbatasan tidak menerima perlakuan yang disamaratakan tanpa mempertimbangkan tanggung jawabnya.
Rieke juga menyampaikan penghargaan kepada petugas yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan. “Kami DPR RI akan berjuang untuk mendesak bahwa tunjangan dan remunerasi jangan disamaratakan, ditinjau beban kerja dan risikonya,” tegasnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah