Rieke Marah dengan Tingkah WNA Komunitas Lari di Bali

JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan protes keras terhadap perilaku sejumlah warga negara asing (WNA) yang tergabung dalam komunitas lari Entourage Run di kawasan Canggu, Bali. Komunitas tersebut diduga melakukan praktik diskriminatif yang membatasi akses warga lokal terhadap ruang publik.

Rieke menilai tindakan eksklusif yang dilakukan komunitas tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan bahwa fasilitas umum seperti jalan dan pantai di Canggu adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang harus dapat diakses tanpa sekat kewarganegaraan.

Tuntutan Audit Keimigrasian

Menanggapi laporan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini secara resmi mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi serta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengambil langkah hukum yang konkret. Rieke meminta otoritas terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap status izin tinggal seluruh anggota komunitas lari tersebut.

“Lakukan pembinaan dan pengawasan tegas. Panggil pengurus komunitas, audit status izin tinggal seluruh anggota, dan tindak tegas sesuai UU Keimigrasian jika ditemukan pelanggaran,” ujar Rieke saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Rieke, pengawasan ketat ini penting sebagai langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Ia menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan ruang publik di Indonesia dari sikap-sikap yang dianggap melecehkan hak warga negara di Tanah Air sendiri.

Dorongan Komunitas Inklusif

Selain penegakan hukum, Rieke memberikan rekomendasi strategis bagi pihak Imigrasi dan Pemprov Bali. Ia menyarankan pengembangan model komunitas lari yang lebih inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Ia mencontohkan gelaran seperti Run On Bali dan Bali Tourism Run sebagai format yang ideal. Menurutnya, kegiatan sport tourism seharusnya menjadi wadah yang mempertemukan WNI dan WNA secara harmonis, sekaligus memberikan kontribusi ekonomi langsung kepada pelaku UMKM lokal di Bali.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya menarik bagi pelancong mancanegara, tetapi juga menghormati warga lokal. Hingga saat ini, dorongan untuk melakukan audit terhadap komunitas-komunitas serupa di kawasan wisata terus menguat di tengah meningkatnya atensi publik terhadap perilaku WNA di Pulau Dewata.