JAKARTA — Gerakan anti-kekerasan anak yang digalang Ahmad Doli Kurnia Tandjung kini menyasar perundungan di ruang digital, yang menurutnya mulai meluas. Wakil Ketua Umum Golkar itu bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Doli datang bersama perwakilan sejumlah organisasi pelajar untuk mendorong gerakan lintas kementerian. Ia mengatakan upaya itu dirancang melibatkan tujuh kementerian, setelah sebelumnya kelompok tersebut beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Gerakan anti-kekerasan anak meluas ke ranah digital
Perundungan anak tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat. Doli mengingatkan kekerasan dapat terjadi secara fisik, lewat ucapan, maupun melalui ruang digital.
“Ternyata kekerasan terhadap anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal tapi juga ada digital yang sekarang sudah mulai meluas gitu,” kata Doli.
Ia mendorong pelajar ikut berada di garis depan gerakan karena mereka memahami pengalaman dan keadaan di lingkungan pergaulannya. Menurut Doli, keterlibatan mereka dapat membantu upaya perlindungan menjangkau persoalan yang ditemui anak sehari-hari.
Gerakan itu masih perlu meluas. Doli menyebut komitmen bersama tak boleh berhenti pada pertemuan dengan kementerian, melainkan perlu melibatkan lebih banyak pihak.
Dukungan masyarakat dibutuhkan untuk PP Tunas
Meutya mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam gerakan perlindungan anak. Ia menilai dukungan warga dapat membantu pengawasan terhadap PP Tunas, aturan pemerintah yang disebutnya membutuhkan partisipasi masyarakat agar berjalan efektif.
Dampaknya terasa pada upaya perlindungan anak di internet: pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Meutya juga menekankan perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia ikut bertanggung jawab atas keamanan anak di ruang digital.
“Artinya, aturan dari pemerintah ketika dikeluarkan itu tidak bermakna kalau memang tidak didukung oleh gerakan masyarakat juga, dan masyarakatnya betul-betul yang terdampak itu anak-anak,” kata Meutya.
Pernyataan itu menempatkan pelajar dan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan, bukan sekadar pihak yang menerima aturan. Bagi anak, perhatian dari lingkungan sekitar dapat membantu mengenali perundungan digital dan mendorong respons bersama.
PPPA dorong gerakan sampai ke daerah
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyatakan komitmen membangun gerakan yang menumbuhkan empati dan kebiasaan saling menjaga di antara anak-anak. Ia berharap gerakan itu berlanjut hingga daerah dan masyarakat akar rumput.
Menurut Arifatul, empati perlu tumbuh di antara anak dan komponen masyarakat agar kekerasan dapat dicegah. Pemerintah dan kelompok pelajar sama-sama diharapkan menjaga kesinambungan gerakan setelah rangkaian pertemuan lintas kementerian berlangsung.
Langkah berikutnya adalah memperluas keterlibatan itu ke lingkungan daerah, sementara perusahaan teknologi juga masuk dalam tanggung jawab perlindungan anak digital yang disoroti Meutya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah