SEMARANG — Revisi UU Pemilu membuka evaluasi aturan yang akan menentukan cara pemilu diselenggarakan, termasuk sistem proporsional dan ambang batas pencalonan. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut pengalaman enam kali pemilu sejak era reformasi menjadi bekal untuk merumuskan sistem baru.
Doli menyampaikan pandangan itu saat seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu, 14 November 2026. Ia menilai DPR perlu meninjau seluruh tahapan pemilu, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Revisi UU Pemilu bertumpu pada evaluasi
Perubahan aturan bisa berdampak pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Karena itu, pembahasan revisi tidak hanya menyangkut pilihan sistem proporsional atau ambang batas pencalonan, tetapi juga perlu melihat bagaimana aturan berjalan dalam praktik.
Doli menyebut Indonesia telah menjalani enam pemilu sejak memasuki era reformasi. Menurut dia, masa yang telah berlalu memberi alasan untuk menguji kembali sistem yang selama ini digunakan.
“Kita ini kan sekarang sudah memasuki tahun ke-28, (menuju red.) ke-29 era reformasi. Kita telah melaksanakan enam kali pemilu,” kata Doli.
Ia mengatakan perubahan mendasar dalam sistem negara umumnya perlu dievaluasi setelah berjalan dalam periode tertentu. Doli menyebut rentang 20 hingga 25 tahun sebagai salah satu momentum untuk menilai kembali sistem tersebut.
“Jadi, memang seharusnya kita sudah punya, sudah bisa mengevaluasi, dan memiliki sistem baru yang lebih sempurna dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, ini adalah momentumnya,” ujarnya.
Putusan MK jadi perhatian DPR
Evaluasi yang dibahas DPR juga mencakup putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ketentuan dalam UU Pemilu. Doli menyebut ada sekitar 20 putusan yang perlu dipertimbangkan dalam peninjauan aturan.
Ia menyinggung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, terutama Pasal 18 ayat (3), serta Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dinamika politik yang berkembang juga akan menjadi catatan DPR dalam pembahasan revisi.
Menurut Doli, penilaian perlu mencakup pemilu sebelumnya dan Pemilu 2024, bukan hanya satu ketentuan yang sedang menjadi perhatian. Pendekatan menyeluruh dapat membantu DPR melihat hubungan antara aturan, keputusan pengadilan, dan pelaksanaan pemilu.
Dalam penjelasan yang sama, Doli mengatakan setidaknya ada sembilan isu penting yang berkaitan dengan revisi UU Pemilu. Namun, poin yang ia soroti secara khusus mencakup sistem proporsional, ambang batas pencalonan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tahapan pemilu.
Dampak aturan terasa pada proses pemilu
Bagi pemilih dan peserta pemilu, perubahan UU Pemilu bukan sekadar pembaruan pasal. Aturan yang direvisi akan menjadi kerangka bagi proses pencalonan dan penyelenggaraan pemilu, sehingga keputusan DPR dapat berpengaruh pada cara kompetisi politik berlangsung.
Perhatian terhadap teknologi digital juga menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti pada ketentuan pencalonan. DPR turut menimbang bagaimana teknologi digunakan dalam tahapan pemilu. Pembahasan atas aspek itu akan menentukan apakah aturan baru mampu menjawab persoalan pelaksanaan yang menjadi catatan dari pemilu sebelumnya.
Doli mengatakan DPR perlu memulai pembahasan dengan menilai keseluruhan proses, termasuk pengalaman Pemilu 2024. Ia juga menyebut evaluasi dapat melibatkan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya. Langkah berikutnya adalah mengolah catatan tersebut dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP