JAKARTA — IEU-CEPA membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memantau rencana dan tahapan regulasi yang dapat memengaruhi investasi mereka. Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian dagang Indonesia–Uni Eropa itu pada akhir November 2026.
Taruhannya terasa pada keputusan bisnis sehari-hari. Perusahaan yang tak mengetahui kapan aturan teknis berubah akan lebih sulit menentukan waktu investasi dan menyiapkan penyesuaian produksi.
IEU-CEPA dan jadwal regulasi
Bab 19 IEU-CEPA membahas Good Regulatory Practices atau praktik regulasi yang baik. Ketentuannya mencakup transparansi, konsultasi publik, koordinasi antarregulator, dan evaluasi.
Indonesia sudah memiliki dasar untuk merencanakan regulasi. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 menetapkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 menetapkan program penyusunan Peraturan Presiden pada tahun yang sama.
Daftar rencana itu memberi gambaran aturan yang akan disusun. Namun, pelaku usaha juga perlu mengetahui kapan rancangan dibuka untuk konsultasi, kapan masukan harus dikirim, apakah pembahasan sudah memasuki harmonisasi, dan kapan aturan diperkirakan ditetapkan.
Informasi perkembangan regulasi dari sejumlah kementerian belum selalu terkumpul dalam satu tempat yang mudah dipantau. Publik masih perlu menelusuri berbagai sumber untuk mengikuti perjalanan rancangan.
Persoalan ini penting pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan terutama Peraturan Menteri (Permen). Aturan teknis dalam instrumen itu dapat langsung menentukan kewajiban dan proses kerja perusahaan.
Perbedaan kewajiban dalam IEU-CEPA
Pasal 19.6 IEU-CEPA mengatur informasi awal mengenai rencana kebijakan regulasi. Perjanjian itu menyatakan para pihak “shall make publicly available” daftar rencana regulasi utama setidaknya setiap tahun, jika secara wajar diperkirakan aturan tersebut akan ditetapkan dalam periode satu tahun.
Untuk rincian ruang lingkup, tujuan, perkiraan waktu penetapan, dan kesempatan konsultasi publik, Pasal 19.6 ayat (2) memakai frasa “should make publicly available”. Perbedaan kata “shall” dan “should” membuat kekuatan rumusannya berbeda: publikasi daftar tahunan menjadi kewajiban prosedural, sementara pembukaan rincian jadwal dirumuskan sebagai anjuran.
Cakupan kewajiban itu juga dibatasi oleh jenis regulasi, otoritas pembentuk, serta materi yang tercakup dalam perjanjian. Jadi, daftar tahunan belum otomatis memberi publik pelacakan lengkap dari penyusunan sampai penetapan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah