PANGKALPINANG — Apindo menilai penerimaan negara dari pertambangan sudah relatif besar, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta setidaknya 70% manfaat ekonomi sektor itu dinikmati negara. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia pada Senin (16/11).
Bagi perusahaan tambang, kebijakan itu menyangkut besarnya kontribusi yang masuk ke kas negara sekaligus biaya yang mereka tanggung. Prabowo juga membuka peluang agar porsi negara dipenuhi melalui kepemilikan saham perusahaan tambang.
Penerimaan negara dari tambang
Hendra mengatakan perusahaan tambang membayar pajak penghasilan (PPh) perorangan dan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Perusahaan juga membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk royalti dan dead rent atau iuran tetap.
Menurut Hendra, manfaat ekonomi pertambangan mencakup devisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Ia menilai berbagai penerimaan fiskal itu membuat porsi negara sudah relatif besar.
“Untuk kontribusi dari penerimaan negara, baik berupa pajak seperti PPh, PPN, PBB, atau PNBP berupa royalti, dead-rent dan lain-lain, porsi negara relatif cukup besar,” kata Hendra lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (16/11).
Apindo juga menilai tarif royalti sejumlah komoditas tambang di Indonesia termasuk tinggi dibanding negara lain penghasil komoditas sejenis. Namun, Hendra mengatakan Apindo belum memiliki kajian kredibel untuk mengukur tarif pajak efektif perusahaan tambang. Ukuran itu diperlukan untuk membandingkan penerimaan negara dengan keuntungan perusahaan.
Biaya perusahaan dan pengawasan
Perusahaan mengeluarkan modal sejak eksplorasi hingga penjualan hasil tambang. Mereka juga menanggung biaya operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai.
Biayanya tidak kecil. “Dalam hal ini tentu perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil, dari tahapan eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan hingga pascatambang,” ujar Hendra.
Perdebatan soal pembagian manfaat itu berdampak langsung pada tata kelola industri. Pengawasan yang lebih ketat, kata Hendra, dapat menindak penambangan tanpa izin serta perusahaan yang mengabaikan pembayaran royalti dan penempatan dana jaminan reklamasi maupun pascatambang. Kepatuhan perusahaan menjadi penting bagi penerimaan negara dan pemulihan lingkungan.
Apindo mendorong pemerintah memperkuat pengawasan, sembari menjaga iklim investasi melalui perbaikan regulasi dan kepastian usaha. Hendra mengatakan kepastian tersebut dibutuhkan agar perusahaan yang sudah beroperasi menambah investasi dan investor baru tertarik masuk.
Instruksi Prabowo soal 70% manfaat tambang
Prabowo menyampaikan instruksi itu dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu. Ia meminta menteri, terutama Menteri ESDM, memastikan negara menikmati minimal 70% dari tambang di Indonesia, dan membuka kemungkinan negara menguasai sahamnya.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo, menurut pernyataan yang disampaikan pada Senin (16/11).











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah