JAKARTA — Sosialisme Islam yang digagas Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar mendorong rakyat ikut memiliki dan mengelola kegiatan ekonomi, saat ketimpangan Indonesia meningkat pada 2026. Gagasan itu ramai dibahas dalam dua pekan terakhir, dengan taruhan yang dekat: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar memperbaiki hidup pekerja dan warga berpenghasilan rendah?
Ekonomi tumbuh 5,47 persen pada triwulan III-2026, sementara rasio gini naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Bagi pekerja, petani, dan usaha kecil, perdebatan ini menyentuh siapa yang menguasai aset dan menikmati hasil produksi, bukan sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh.
Angka Badan Pusat Statistik menunjukkan kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Namun, 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 19,22 persen pengeluaran. Pengangguran terbuka pada Agustus 2026 tercatat 4,75 persen, dengan rata-rata upah buruh Rp3,42 juta.
Sosialisme Islam dan ketimpangan ekonomi
Gagasan ini mempertanyakan apakah rakyat mendapat kesempatan memperbaiki hidup, pekerja menerima bagian yang adil dari hasil produksi, dan kekayaan negara dikelola untuk kemakmuran bersama. Ukuran pembangunan, menurut kerangka tersebut, tidak berhenti pada pertumbuhan atau turunnya angka kemiskinan.
Perubahan yang ditawarkan menyasar struktur ekonomi: kepemilikan kekayaan, penguasaan sumber daya, dan akses terhadap kesempatan. Gagasan itu berpijak pada nilai Islam, Pancasila, dan konstitusi Indonesia.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Pasal 34 mewajibkan negara memelihara fakir miskin, mengembangkan jaminan sosial, memberdayakan masyarakat lemah, dan menyediakan pelayanan yang layak.
Perubahan itu ditempuh melalui jalur demokratis dan konstitusional. Kerangka yang ditawarkan tidak menghapus hak milik privat, melainkan memperluas kesempatan rakyat untuk memiliki dan mengelola kegiatan ekonomi, sementara negara menjaga kepentingan publik.
Dari bantuan menuju kepemilikan
Bantuan sosial, subsidi, dan belanja negara tetap berperan dalam pemerataan. Namun, gagasan ini juga mendorong pembenahan cara aset, pendapatan, dan kekuatan ekonomi terbentuk sejak awal. Pendekatan itu disebut predistribusi.
Reforma agraria, akses modal dan teknologi, serta koperasi menjadi bagian dari agenda tersebut. Pekerja juga didorong mendapat kesempatan memiliki saham, berbagi keuntungan, dan ikut mengelola perusahaan. Dengan begitu, pekerja memperoleh bagian dari kekayaan yang dihasilkan bersama.
Usulan lain menyangkut pajak yang lebih adil dan progresif. Pajak atas kekayaan bersih dalam jumlah besar dinilai layak dikaji, dengan tujuan menahan penumpukan kekayaan dan memperkuat pembiayaan publik tanpa membebani pekerja, petani, maupun usaha kecil.
Perlindungan sosial ditempatkan sebagai hak warga, bukan belas kasihan. Cakupannya meliputi jaminan kesehatan, hari tua, kehilangan pekerjaan, dan risiko kehidupan bagi pekerja formal maupun informal. Pendapatan dasar universal, atau jaminan pendapatan untuk setiap warga, juga disebut layak dikaji bertahap sesuai kemampuan fiskal.
Dampaknya bergantung pada apakah agenda itu membuka akses nyata terhadap pekerjaan layak, modal, teknologi, dan pasar. Petani, nelayan, UMKM, koperasi, serta pesantren disebut perlu mendapat akses tersebut. Industrialisasi nasional juga diarahkan untuk menciptakan pekerjaan berkualitas dan memperkuat rantai nilai, dengan dukungan pendidikan dan kesehatan bermutu.
Sosialisme Islam dan demokrasi ekonomi
Landasan etik yang diajukan mencakup tauhid, keadilan, amanah, dan ta’awun atau kerja sama. Zakat dan sedekah tetap penting untuk menolong warga, tetapi tidak menggantikan pembenahan lembaga ekonomi agar ketertinggalan tidak berulang.
Gagasan itu bersinggungan dengan demokrasi ekonomi Mohammad Hatta dan Marhaenisme Soekarno, yang sama-sama menempatkan kemandirian ekonomi rakyat sebagai bagian dari kemerdekaan. Kemerdekaan politik, dalam pandangan tersebut, perlu disertai kemampuan rakyat menentukan nasib ekonominya.
Ukuran akhirnya ada pada perubahan yang diperjuangkan: kepemilikan yang lebih luas, perlindungan pekerja, dan pembagian kekuasaan ekonomi. Rakyat diharapkan ikut memiliki, mengelola, serta menentukan arah pembangunan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah