JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta humas pemerintah menempatkan akurasi informasi sebagai prioritas utama. Bukan sekadar cepat menyampaikan pesan, humas pemerintah harus memastikan setiap informasi yang sampai ke masyarakat benar dan bermanfaat.
Pesan itu disampaikan Meutya saat keynote speech pada Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2026 bertema “Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan” di Jakarta, Selasa.
Penekanan soal akurasi bukan tanpa sebab. Di baliknya ada kekhawatiran yang sangat praktis: informasi keliru bisa membuat masyarakat salah mengambil keputusan.
Algoritma Baca Informasi Kita
Meutya menyinggung peran algoritma platform digital yang ikut menentukan informasi mana yang sampai ke publik.
“Karena ada algoritma yang membaca informasi kita, maka komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus lebih terbuka, sebab kita tidak tahu mana atau bagaimana algoritma sepenuhnya bekerja,” ujarnya.
Artinya, informasi yang sudah disusun rapi pun belum tentu menjangkau publik seperti yang diharapkan. Distribusinya bergantung pada sistem yang bekerja di balik layar.
Perkembangan teknologi dan bertambahnya kanal komunikasi memperbesar tantangan itu. Humas pemerintah kini bersaing di ruang yang ramai, cepat, dan mudah dipenuhi kabar keliru.
Meutya memberi peringatan tegas: kecepatan dan viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Informasi yang salah bisa membentuk cara masyarakat memahami masalah, lalu berujung pada keputusan yang salah pula.
“Tidak mudah memang untuk merebut ruang-ruang informasi yang paling benar dan bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, jika informasinya salah, masyarakat bisa jadi mengambil keputusan yang salah. Tapi kita harus terus bekerja sebaik-baiknya,” katanya.
Meutya juga menekankan pentingnya menjaga keterbukaan informasi, kebebasan pers, dan keberagaman pandangan. Komunikasi publik, menurutnya, harus merawat persatuan, bukan memperlebar polarisasi dan segregasi di tengah masyarakat.
192 Instansi Bersaing di AMH 2026
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyebut AMH ke-19 tahun ini diikuti 192 instansi. Total ada 689 karya kehumasan yang melalui proses kurasi dan penilaian tim juri dari unsur pimpinan redaksi media nasional serta akademisi.
“Di tengah banjir informasi dan disrupsi digital, humas tidak cukup hanya hadir lewat seremoni, melainkan harus berkomitmen menghasilkan karya kehumasan yang terukur, berdampak, dan dipercaya publik,” ujar Fifi.
AMH 2026 menjadi ajang apresiasi bagi insan kehumasan dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perguruan tinggi negeri (PTN), serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Penilaian mencakup enam kategori: Siaran Pers (Media Online), Media Sosial, Website, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), Media Audiovisual, dan Kampanye Komunikasi Publik.
Seluruh karya dinilai secara objektif dan independen untuk mengapresiasi kualitas tata kelola komunikasi publik yang profesional, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Tangerang Juara Umum
Pemerintah Kota Tangerang ditetapkan sebagai Juara Umum AMH 2026. Capaian itu mencerminkan konsistensi dan kualitas ekosistem kehumasan yang dibangun menyeluruh, mulai dari pengelolaan media online, media sosial, website, hingga kampanye komunikasi publik.
Di klasifikasi kementerian/lembaga, BUMN, dan BUMD, Kementerian Hak Asasi Manusia masuk Terbaik II dan Kementerian Ketenagakerjaan Terbaik III. Untuk perguruan tinggi negeri, Institut Pertanian Bogor keluar sebagai Terbaik I, disusul Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada.
Sementara di klasifikasi pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati Terbaik I, diikuti Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DKI Jakarta.
Bagi pembaca, ajang ini bukan sekadar seremoni penghargaan. Penilaian atas siaran pers, media sosial, website, hingga kampanye publik menyiratkan satu hal: kualitas informasi pemerintah kini diukur, bukan hanya diklaim.
Ketika humas sebuah instansi dinilai dari karya yang terukur dan berdampak, standar itu pada akhirnya menyentuh layanan yang diterima warga. Informasi soal program, bansos, atau kebijakan daerah yang akurat dan mudah diakses bergantung pada kerja kehumasan semacam ini.
Ke depan, tantangannya makin berat. Kanal komunikasi akan terus bertambah dan algoritma terus berubah. Bagi humas pemerintah, memastikan informasi yang benar sampai ke masyarakat tetap menjadi pekerjaan harian yang tidak bisa ditawar.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah