Principal di perusahaan penasihat Meriwether yang berbasis di Singapura, Maxwell Abbott, menilai kebijakan itu bisa membuat Nvidia lebih berhati-hati memasok chip ke Asia Tenggara dalam jangka pendek. Dampaknya, investasi dan penjualan chip canggih ke operator data center regional berpotensi melambat.
Indonesia disebut lebih terekspos dibanding negara lain di kawasan. Sebab, investor sudah lebih dulu menyoroti kemampuan regulasi dan infrastruktur Indonesia untuk mendukung investasi besar jangka panjang.
Meski begitu, Abbott melihat dampak langsungnya bisa terbatas bila pemasok semikonduktor lain seperti Broadcom dan Intel mampu mengisi kekosongan pasokan. Washington juga diperkirakan memperketat pengawasan di Asia Tenggara lewat kerja sama dengan aparat penegak hukum regional.
Impor Cip RI Naik 21,8 Persen
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia mengimpor semikonduktor senilai US$ 3,3 miliar atau Rp 59,7 triliun pada Januari-Juli 2026. Angka itu dihitung dengan kurs Rp 18.100 per dolar AS. Nilainya naik 21,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan impor itu terjadi saat Indonesia sedang berupaya menjadi pusat data center regional. Pemerintah gencar menarik investasi untuk memenuhi kebutuhan komputasi awan dan layanan AI yang terus tumbuh.
Perusahaan data center dan penyedia layanan komputasi awan yang melayani pelanggan dari Cina diperkirakan menghadapi dampak paling besar. Mereka harus mengantongi lisensi AS atau kehilangan akses ke chip canggih.
Haryo menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan perdagangan internasional yang transparan dan bertanggung jawab sesuai hukum internasional. “Kami akan memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Bagi pelaku industri dalam negeri, aturan ini berarti masa tunggu yang lebih panjang. Operator data center yang sudah terlanjur membeli chip Nvidia untuk ekspansi tahun depan kini harus memastikan apakah pengiriman mereka lolos syarat lisensi.
Pemerintah belum memutuskan langkah lanjutan. Koordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku industri masih berjalan untuk memetakan dampak nyata di lapangan.
Yang jelas, tenggat Februari 2027 memberi waktu bagi Jakarta dan Washington untuk mencari titik temu. Namun bagi investor, ketidakpastian tetap jadi penghalang utama sebelum dana besar mengalir ke pusat data di Indonesia.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah