JAKARTA — Prof. Hendra Gunawan, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur belum masuk empat lokasi yang dikaji untuk habitat kedua Badak Jawa. Alasan utamanya: kawasan itu belum pernah dinilai memakai kriteria kelayakan habitat yang sama. Wacana pemindahan badak pun belum punya dasar ilmiah yang cukup.
Hendra menyampaikan hal ini dalam wawancara dengan Humas BRIN, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan strategi konservasi yang sedang dibahas bukan memindahkan seluruh populasi Badak Jawa. Tujuannya membangun populasi tambahan di luar Ujung Kulon untuk mengurangi risiko kepunahan.
“Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi,” kata Hendra.
Dalam konsep metapopulasi, Ujung Kulon tetap menjadi populasi utama (mainland). Kawasan lain berperan sebagai habitat bagi populasi tambahan (islands). Dengan beberapa populasi yang dikelola terintegrasi, kelangsungan hidup Badak Jawa tidak lagi bergantung pada satu kawasan.
Kenapa Ujung Kulon dianggap rawan
Seluruh populasi Badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi itu membuat spesies ini rentan terhadap bencana berskala besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, dan gangguan ekologis lain. Satu peristiwa besar di satu titik bisa menghapus seluruh populasi.
Karena itu, pengembangan habitat kedua dinilai penting sebagai strategi jangka panjang. Namun Hendra mengingatkan, Alas Purwo belum bisa langsung ditetapkan sebagai lokasi pemindahan.
Empat lokasi yang masuk kajian penelitian pada 2009 dan 2015 adalah Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Suaka Margasatwa Cikepuh, dan kawasan hutan Cikeusik. Alas Purwo tidak termasuk di dalamnya. Artinya, hasil penelitian keempat kawasan itu tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan kelayakan Alas Purwo.
“Alas Purwo perlu dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya,” ujar Hendra.
13 kriteria yang harus dipenuhi
Pemerintah sudah menetapkan 13 kriteria penting sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai habitat kedua. Kriteria itu mencakup riwayat sebaran Badak Jawa, kesesuaian habitat, ketersediaan sumber air sepanjang tahun, luas kawasan, status konservasi, dan kapasitas pengelolaan.
Kajian juga harus memeriksa ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah, kondisi kesehatan satwa, potensi penyakit, keamanan kawasan, serta kemungkinan interaksi dengan manusia dan satwa lain. Dukungan masyarakat di sekitar calon habitat menjadi pertimbangan yang tak kalah penting.
Data dari kajian sebelumnya menunjukkan penerimaan warga bisa berbeda tajam antarlokasi. Pada 2009, dukungan masyarakat di sekitar Gunung Honje mencapai 46%, sedangkan di sekitar Gunung Halimun hanya 23%. Penolakan di kedua kawasan masing-masing 24% dan 54%.
Penelitian 2015 di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, dan kawasan hutan Cikeusik, Pandeglang, menunjukkan pola serupa. Dari survei terhadap 540 responden di 18 desa, penerimaan warga di sekitar Cikepuh mencapai 85,8%. Di sekitar Cikeusik, penerimaan hanya sekitar 24%, dengan 55% responden menyatakan netral.
Sebagian warga Cikeusik bahkan keberatan bila Badak Jawa dipindahkan ke luar Provinsi Banten. Mereka menganggap satwa itu sebagai identitas daerah. Sebaliknya, warga sekitar Cikepuh berharap kehadiran badak bisa meningkatkan perlindungan hutan, membuka lapangan kerja, dan mendorong ekowisata.
“Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua,” ungkap Hendra.
Belum ada keputusan soal lokasi dan jumlah
Hendra menegaskan penjajakan habitat kedua, termasuk di Alas Purwo, masih membutuhkan pendalaman ilmiah. Sampai sekarang belum ada keputusan soal lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.
Perlindungan populasi di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Upaya itu harus berjalan beriringan dengan penjajakan habitat kedua. Gagasan habitat kedua sendiri sebenarnya bukan hal baru. Strategi tersebut sudah tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007-2017.
Selain pengkajian habitat, pengembangan teknologi reproduksi dan konservasi genetik ikut disiapkan. Salah satunya lewat pembangunan Laboratorium Assisted Reproductive Technology (ART) dan Bio-Bank di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Fasilitas itu mendukung konservasi badak dan satwa liar terancam punah melalui teknologi reproduksi terbantu serta penyimpanan material biologis.
Pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon juga menjadi bagian penguatan pengelolaan, penelitian, dan pembelajaran konservasi.
Bagi publik, status Badak Jawa sebagai satwa dilindungi membuat setiap wacana pemindahan selalu menarik perhatian. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi soal pemindahan ke Alas Purwo. Kajian kelayakan yang memakai 13 kriteria masih menjadi syarat yang harus dilalui sebelum wacana itu beranjak ke tahap pelaksanaan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah