JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten tidak masuk wilayah pertambangan. Wilayah tambang yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi itu.
Penegasan ini menjawab kekhawatiran soal nasib TNUK, rumah terakhir badak Jawa. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan itu sendiri.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi di Jakarta, Selasa (17/11).
Usulan Banten sejak 2013
Dwi menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan di sebagian perairan sekitar TNUK bukan keputusan baru. Prosesnya berjalan sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.
Usulan itu belum masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemprov Banten lalu mengajukan kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Dari proses itu, sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP.
Penetapan tersebut tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan serupa kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, kata Dwi, merupakan penetapan kembali sekaligus penyempurnaan sejumlah ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemprov Banten.
Ada potensi mineral, tapi belum tentu ditambang
Dwi menyebut data dan informasi geologi menunjukkan sebagian perairan di sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa. Potensi itulah yang membuat kawasan perairan tersebut memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski begitu, ia menegaskan penetapan wilayah usaha pertambangan tidak otomatis memberi kewenangan menambang. Menurut Dwi, status itu hanya bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.
Bagi warga Banten dan pegiat lingkungan, pernyataan ini jadi rujukan penting. Artinya, status WUP di perairan sekitar TNUK belum berarti aktivitas tambang bisa berjalan. Setiap rencana penambangan tetap harus melewati izin terpisah, dan sampai sekarang belum ada izin yang terbit di kawasan tersebut.
Taman Nasional Ujung Kulon sendiri dikenal sebagai habitat terakhir badak Jawa yang populasinya sangat sedikit. Isu tambang di sekitar kawasan ini selalu memantik perhatian karena menyangkut kelestarian satwa langka.
Dengan penjelasan ini, Kementerian ESDM menempatkan persoalan pada tataran perencanaan wilayah, bukan izin operasi. Kepmen 65.K Tahun 2026 disebut hanya memperbarui ketentuan lama yang sudah memuat perairan sekitar TNUK sebagai WUP sejak 2017.
Yang belum terjawab, apakah pemerintah akan membuka peluang izin tambang di perairan tersebut ke depan. Dwi hanya memastikan hingga kini tidak ada izin apa pun yang dikeluarkan di kawasan itu.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah