Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

KPU DKI Sebut Ijazah Jokowi Asli, Refly Harun: Dasarnya Apa?

KPU DKI Sebut Ijazah Jokowi Asli, Refly Harun
KPU DKI Sebut Ijazah Jokowi Asli, Refly Harun

JAKARTA — Mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST. Siagian, menyatakan yakin ijazah S-1 Joko Widodo asli. Ijazah itu dipakai sebagai syarat pendaftaran Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Keyakinan Binsar langsung dipersoalkan pengacara Refly Harun di ruang sidang.

Binsar bersaksi dalam perkara yang menjerat Roy Suryo. Refly, yang mendampingi Roy Suryo sebagai pengacara, mengejar dasar keyakinan Binsar. Sidang berlangsung tegang karena Binsar mengaku tidak memverifikasi dokumen itu secara rinci.

Pertanyaan Refly sederhana: apakah Binsar, sebagai saksi, benar-benar yakin ijazah tersebut asli? Binsar menjawab percaya. Alasannya bukan hasil pemeriksaan pribadi, melainkan pernyataan institusi tempatnya bekerja.

“Ya, karena institusi tempat saya bekerja menyatakan asli, Pak,” kata Binsar.

Refly lantas mengulang jawaban itu untuk memastikan. “Oke. Karena KPU bilang asli, Anda bilang asli,” ujarnya. Binsar menyahut singkat: “Ya, ikut.”

Dasar keaslian ijazah dipersoalkan

Dari situ Refly menyerang inti persoalan. Dia menanyakan apa dasar KPU atau Binsar menyebut ijazah Jokowi asli, padahal dokumen itu tidak diverifikasi secara detail.

“Oke, pertanyaan saya adalah apa dasar KPU atau dasar Anda untuk mengatakan bahwa itu asli sementara tidak dilakukan verifikasi secara detail? Artinya, pertanggungjawaban kerja ilmiahnya seperti apa, Saudara Saksi?” ujar Refly.

Pertanyaan itu menyorot satu hal: keaslian dokumen tidak diuji ulang, hanya mengikuti pernyataan lembaga. Bagi Refly, keyakinan semacam itu tidak cukup karena tidak ada jejak pemeriksaan lanjutan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Binsar tidak membantah. Dia menegaskan posisinya sebagai bagian dari institusi. KPU DKI menyatakan asli, maka dia mengikuti. Bukan karena dia memeriksa sendiri keaslian fisik atau administratif ijazah tersebut.

Kenapa perkara ini penting bagi pendaftaran calon

Persoalan ini menyentuh hal mendasar dalam proses pencalonan kepala daerah. Syarat administrasi, termasuk ijazah, menjadi pintu pertama yang menentukan seseorang bisa maju atau tidak. Bila verifikasi hanya berhenti pada pernyataan lisan tanpa pemeriksaan rinci, pertanggungjawaban proses itu jadi tanda tanya.

Untuk publik Jakarta, dampaknya langsung. Mereka berhak tahu apakah berkas calon yang lolos benar-benar diperiksa, atau sekadar diterima karena lembaga menyatakan demikian. Kepercayaan pada tahapan pencalonan bergantung pada seberapa ketat dokumen diperiksa.

Posisi Binsar juga menggambarkan cara kerja verifikasi di lapangan. Petugas mengandalkan keputusan institusi, bukan uji mandiri. Model itu lazim, tetapi jadi rapuh ketika dokumen dipersoalkan di pengadilan seperti sekarang.

Refly Harun terus menekan saksi

Refly dikenal vokal soal keaslian dokumen. Dalam sidang perkara Roy Suryo, dia memakai kesempatan memeriksa saksi untuk membongkar dasar klaim. Pertanyaannya tidak berhenti pada apakah saksi yakin, tetapi pada bukti apa yang menopang keyakinan itu.

Sampai jawaban Binsar, tidak ada penjelasan soal pemeriksaan rinci. Yang ada hanya rujukan ke pernyataan KPU DKI. Refly pun menutup dengan sindiran halus soal pertanggungjawaban kerja ilmiah, istilah yang menegaskan bahwa keyakinan tanpa proses dinilai kurang.

Binsar tetap pada pendiriannya. Dia tidak berbicara soal metode verifikasi, tidak juga soal temuan baru. Dia hanya menyampaikan bahwa institusinya menyatakan asli dan dia ikut pernyataan itu.

Perkara Roy Suryo masih bergulir, dan persoalan ijazah Jokowi kembali dibuka di ruang sidang. Yang tersisa kini pertanyaan Refly soal dasar keaslian dokumen. Sampai saat itu, jawaban Binsar cuma satu: karena KPU DKI menyatakan asli.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →