JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan inflasi Indonesia saat ini berada di angka 3,23 persen. Menurut dia, posisi itu masih terbilang baik karena bertahan di dalam rentang target 1,5 sampai 3,5 persen.
Angka tersebut disampaikan Tito dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Papua di Nusantara Ballroom, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026) malam. Ia menekankan angka nasional itu bukan hasil kerja pemerintah pusat semata.
“Inflasi, yang terjaga saat ini cukup baik di angka 3,23%. Itu fine dalam range 1,5 sampai dengan 3,5,” kata Tito dalam sambutannya.
Menurut Tito, angka nasional merupakan agregat dari penjumlahan usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah daerah yang masuk hitungan mencapai 552.
552 daerah ikut menentukan harga
Dari jumlah itu, Tito meminta setiap kepala daerah peduli terhadap kestabilan harga barang dan jasa di wilayahnya. Bagi dia, menjaga harga bukan hanya urusan kepentingan nasional.
Dampaknya langsung terasa ke rumah tangga. Bila harga terkendali, rakyat dinilai cukup mampu menjangkau kebutuhan sehari-hari dan suasana masyarakat menjadi lebih tenang.
“552 daerah ini harus semuanya peduli untuk menjaga harga barang jasa, bukan hanya untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan daerah masing-masing,” ujar Tito.
Pernyataan itu ia sampaikan di depan para kepala daerah yang menerima penghargaan. Kategori yang dinilai bukan cuma inflasi, tetapi juga administrasi kependudukan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Tito sempat menyebut angka inflasi 3,24 persen sebelum kemudian menyampaikan 3,23 persen saat membahas kategori pertumbuhan ekonomi. Kedua angka berada di dalam rentang yang ia sebut aman.
Dukcapil jadi basis data tunggal
Soal administrasi kependudukan, Tito menjelaskan data Dukcapil menjadi salah satu data paling lengkap tentang penduduk. Datanya dikelola bersama antara Kemendagri, Dukcapil kabupaten dan kota, serta dikoordinasi di tingkat provinsi.
Dari sekitar 290 juta lebih penduduk Indonesia, ia menyebut 98 persen sudah masuk ke dalam data di tingkat pusat. Karena itu, ia berharap pembahasan RUU Administrasi Kependudukan segera tuntas.
Menurut Tito, RUU itu merupakan penguatan dari DPR agar data Dukcapil dipakai sebagai basis perencanaan pembangunan, pengawasan, penyaluran bansos, hingga pelayanan publik. Proses serupa juga berjalan untuk Undang-Undang Satu Data Indonesia, yang basis datanya memakai NIK dari Dukcapil.
“Siapa yang paling rapi, daerah paling rapi menyelenggarakan kedukcapilan, kita berikan penghargaan,” kata Tito.
Belanja daerah dinilai tiap tiga bulan
Pada bagian pertumbuhan ekonomi, Tito menjelaskan tinggi-rendahnya angka menggambarkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga di suatu daerah. Komponen lain yang ikut dihitung adalah investasi serta selisih ekspor dan impor.
Pemerintah pusat, kata dia, mengevaluasi belanja daerah setiap tiga bulan sekali. Temuannya, banyak daerah yang pendapatannya tidak mencapai target dan belanjanya rendah. Uang pun tidak beredar di masyarakat, sehingga ekonomi berisiko melambat.
Karena itu, Tito meminta kepala daerah mencapai pendapatan sesuai target APBD dan membelanjakan anggaran dengan tinggi. Harapannya, uang berputar di masyarakat dan memicu sektor swasta bergerak.
Ia mencontohkan Merauke yang bergerak cepat setelah investasi masuk dan sejumlah proyek besar berjalan. Contoh lain, Mimika yang pertumbuhannya tinggi karena ekspor Freeport, serta Teluk Bintuni dan Papua Barat yang ikut terangkat.
“Makin banyak investasi masuk, seperti tadi Merauke kenapa dapat penghargaan? Merauke langsung bergerak sangat cepat sekali ketika investasi masuk,” ujarnya.
Ekspor tak harus datang dari perusahaan besar. Tito mendorong daerah mengajak UMKM berpikir menjual produk ke luar negeri, misalnya kerajinan kerang di Raja Ampat atau ikan tuna di Fakfak, Raja Ampat, dan Biak. Bukan hanya untuk konsumsi lokal, tetapi berorientasi ekspor lewat hilirisasi, yaitu pengolahan produk sebelum dijual.
Bagi pembaca, angka inflasi 3,23 persen itu menentukan seberapa dalam isi kantong tergerus kenaikan harga. Selama bertahan di rentang 1,5 sampai 3,5 persen, daya beli masyarakat tidak tergerus tajam. Namun, Tito mengingatkan hasil akhirnya bergantung pada 552 daerah yang harus menjaga harga masing-masing.
Program apresiasi pemerintah daerah berprestasi dijadwalkan berlanjut tahun depan. Menteri Keuangan, kata Tito, sudah menyampaikan dukungan anggaran sekitar Rp1 triliunan untuk program itu. Besaran pastinya belum diputuskan, apakah dana dikelola Kementerian Keuangan atau Kemendagri.
“Tahun depan dari Menteri Keuangan udah menyampaikan lebih kurang Rp 1 triliunan juga, entah nanti uangnya di Kementerian Keuangan atau di Kemendagri, tapi programnya insyaallah kita tetap adakan,” ucap Tito.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah