JAKARTA — Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas layanan digital luar negeri atau SPP TDLN sudah memproses jutaan transaksi sejak diluncurkan. Tapi jumlah uang pajak yang terkumpul belum bisa diumumkan karena masih direkonsiliasi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan proses rekonsiliasi data transaksi itu rampung pada akhir November 2026. Sampai laporan itu selesai, publik belum mendapat angka pasti perolehan dana dari sistem tersebut.
“Sejak go live, SPP TDLN sudah memproses jutaan transaksi,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di kantor Kemenkeu, baru-baru ini.
Ia menambahkan, “Saat ini masih dalam proses rekonsiliasi dan laporannya akan diperoleh estimasi kami akhir bulan ini, jadi kami belum bisa mendapat angkanya.”
Artinya, capaian sistem ini baru sebatas volume transaksi. Nilai rupiahnya masih menunggu pencocokan data antara transaksi yang tercatat dan pembayaran yang benar-benar masuk.
Lima bank dan satu fintech jadi pemungut
DJP menunjuk lima bank besar nasional dan satu perusahaan fintech untuk menjalankan sistem ini. Penunjukan itu berlaku sejak 25 September 2026.
Kelima bank tersebut adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Nama perusahaan fintech yang ditunjuk tidak disebutkan dalam keterangan itu.
Lewat skema ini, konsumen Indonesia yang membeli layanan digital dari penyedia luar negeri ikut dikenai PPN. Pungutan berjalan lewat bank atau fintech yang ditunjuk, sehingga negara mendapat bagian dari transaksi yang biasanya terjadi di platform asing.
Bagi pengguna layanan digital, perubahan ini tidak selalu terasa di depan layar. Harga langganan bisa saja tetap terpampang sama, tetapi komponen pajak masuk ke dalam transaksi. Bagi pelaku usaha digital dalam negeri, aturan ini juga menyentuh soal daya saing: layanan asing yang dijual ke konsumen Indonesia kini berada dalam kerangka pajak yang sama.
Kenapa angkanya belum keluar
Rekonsiliasi bukan pekerjaan sepele. Sistem ini menampung transaksi dari banyak penyedia layanan luar negeri, lewat beberapa bank, dan dalam mata uang berbeda. Setiap transaksi harus dicocokkan dengan setoran pajaknya sebelum bisa disebut sebagai penerimaan.
Karena itu, pernyataan Bimo menandai satu hal: DJP memilih menahan angka daripada merilis perkiraan yang belum pasti. Bagi publik yang ingin menilai seberapa besar dampak SPP TDLN ke penerimaan negara, akhir November menjadi titik tunggu pertama.
Perlu diingat, sistem ini bukan pajak baru. PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri sudah menjadi bagian dari aturan perpajakan Indonesia. Yang baru adalah mekanisme pemungutan dan pemungutnya: bank serta fintech yang ditunjuk.
Sampai laporan rekonsiliasi keluar, satu hal sudah pasti: transaksi yang diproses sudah berjumlah jutaan, sementara nominal rupiahnya masih tersimpan di balik proses pencocokan data yang dijadwalkan selesai akhir bulan ini.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah