JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah harus membelanjakan Rp945,2 triliun hanya dalam dua bulan, November dan Desember 2026. Angka itu bukan target baru, melainkan sisa alokasi yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Suahasil memastikan pemerintah tidak menyusun rencana belanja dadakan. Setiap kementerian dan lembaga (K/L), termasuk dana transfer ke daerah, sudah punya pagu sendiri di dokumen anggaran. “Belanja negara itu seperti yang sudah ada di dalam APBN 2026, sudah ada per K/L-nya, sudah ada transfernya,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11).
Dari situ, kata dia, pemerintah bisa melihat K/L mana yang masih harus membelanjakan anggarannya selama dua bulan terakhir tahun ini.
Bukan belanja kejar tayang
Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai rencana itu masuk akal secara teknis. Pola belanja pemerintah, baik lewat K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD), memang selalu melonjak pada kuartal keempat.
Penyebabnya sederhana. Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir yang memang dijadwalkan selesai serta dibayarkan pada November dan Desember. “Jadi secara historis, itu hal yang mungkin dan biasa,” kata Rahma.
Namun ia memberi catatan penting. Menurut Rahma, publik perlu membedakan anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak optimal ke ekonomi. “Kita harus membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak ekonomis optimal,” ujarnya.
Artinya, cepat bukan satu-satunya ukuran. Uang yang keluar dari kas negara harus benar-benar berputar di masyarakat, bukan sekadar berpindah dari rekening pemerintah ke rekening penyedia barang dan jasa tanpa efek berganda.
Perintah ke kementerian dan pemda
Suahasil sudah meminta K/L dan pemerintah daerah menuntaskan sekaligus mempercepat belanja prioritas. Harapannya, manfaatnya bisa segera terasa oleh masyarakat sebelum tahun anggaran berganti.
Ia juga menekankan agar percepatan tidak mengorbankan efisiensi. “Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Belanja negara yang menumpuk di akhir tahun punya risiko klasik: kualitas pengadaan turun, barang atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan proyek berhenti di tengah jalan ketika tahun anggaran habis.
Karena itu, pemetaan per K/L menjadi kunci. Institusi yang masih menyimpan sisa pagu besar akan menjadi perhatian, sementara yang penyerapannya sudah tinggi lebih ringan bebannya. Skala Rp945,2 triliun dalam 61 hari membuat perbedaan antarinstitusi itu terasa nyata.
Bagi masyarakat, angka ini menentukan hal-hal yang dekat sehari-hari: perbaikan jalan di daerah, pembayaran program bantuan, gaji dan tunjangan aparat, sampai proyek sekolah dan puskesmas yang bergantung pada pencairan Transfer ke Daerah. Kalau penyerapannya lambat, pekerjaan itu bisa mundur ke tahun berikutnya.
Rahma menambahkan, kualitas penyerapan dan implikasinya terhadap efisiensi serta perekonomian tetap layak disorot. Lonjakan belanja kuartal keempat sudah menjadi pola tahunan, tetapi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bergantung pada jenis belanja yang dikebut.
Dua bulan tersisa. Suahasil memegang daftar K/L yang masih harus berbelanja, dan waktu terus memendek menuju tutup buku 2026.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah