JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN dan NasDem menilai isu dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden saat Gibran Rakabuming Raka masih menjabat wapres terasa janggal. Keduanya menduga ada pihak yang memanfaatkan situasi itu untuk mengadu domba.
Penilaian muncul Selasa (17/11), di tengah bursa cawapres pengganti Gibran yang kini memuat nama Dasco, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Menurut dua politikus itu, kemunculan dukungan pada waktu yang salah justru membuat Dasco jadi pihak paling dirugikan.
Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, menyebut dukungan yang muncul ketika Gibran masih menjabat berpotensi dipakai membangun persepsi negatif terhadap Wakil Ketua DPR itu.
“Saya menduga memang ada yang ingin membuat keributan. Memancing di air keruh,” kata Slamet kepada wartawan di Senayan, Jakarta.
Ia menyoroti soal waktu. Saat itu Gibran masih wapres, lalu tiba-tiba muncul dukungan ke Dasco.
“Saya rasa ini ada yang memanfaatkan situasi untuk adu domba, biar Pak Dasco dimarahi oleh orang banyak,” ujarnya.
Karena itu, bagi Slamet wajar bila Dasco membantah isu tersebut sebagai hoaks dan menyebutnya sebagai pengalihan isu penyadapan. Ia mengaku mendengar penyebar hoaks sudah diproses secara hukum, meski pengumuman resminya belum keluar.
“Sebagai Komisi III, saya dengar penyebar hoaxnya juga sudah diproses secara hukum. Resminya, kita tunggu saja pengumannya,” kata Slamet.
Dasco dinilai dirugikan
Senada dengan Slamet, anggota DPR dari Fraksi NasDem, Rajiv, menilai situasi itu mudah dibaca. Menurut dia, Dasco justru pihak yang dirugikan.
“Ada isu penyadapan, Wapres masih Gibran, kok tiba-tiba ada yang dukung Pak Dasco. Ini kan janggal, mudah sekali dibaca ada permainan di situ,” kata Rajiv.
Ia menambahkan, bila berada di posisi Dasco, ia akan menjawab dengan cara yang sama. “Maka wajar, Pak Dasco menganggap itu permainan politik untuk menjelekan beliau,” ujarnya.
Dua politikus itu sepakat bahwa masalahnya bukan pada sosok Dasco, melainkan pada momentum dan cara isu dilempar ke publik. Keduanya menilai ada pihak yang sengaja menempatkan Dasco berseberangan dengan Gibran.
Namun Slamet menegaskan situasi sekarang sudah berbeda. Gibran sudah mengundurkan diri dari kursi wapres, sehingga jabatan itu kosong. Dukungan yang berkembang belakangan, katanya, merupakan aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau sekarang, jabatan wapres memang kosong. Yang dukung Pak Dasco, itu aspirasi kawan-kawan. Memang waktunya menyampaikan aspirasi,” kata Slamet.
Ia juga menyebut Dasco sendiri tidak berpikir macam-macam. “Semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Harapan yang sama, keputusan di tangan Prabowo
Rajiv menambahkan, banyak pihak kini punya harapan serupa agar Dasco mendampingi Prabowo. Aspirasi itu, katanya, sudah sampai ke telinga presiden.
“Ternyata, banyak sekali yang punya harapan sama, ingin Pak Dasco jadi Wapres. Banyak teman-teman yang berharap, aspirasinya sampai ke Presiden Prabowo,” kata Rajiv.
Tapi keputusan akhir tetap milik presiden. “Seperti yang dikatakan Bang Dasco, keputusan akhirnya seperti apa tentu ada sepenuhnya di tangan Pak Presiden,” pungkasnya.
Di luar parlemen, dukungan untuk Dasco juga datang dari kalangan organisasi. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menilai wapres sebaiknya diisi orang yang sudah teruji menjaga kepemimpinan Prabowo, dan bila itu ukurannya, kursi wapres layak diisi kader Gerindra.
“Agar pemerintah semakin fokus melaksanakan visi presiden, maka sebaiknya wapres dari Gerindra saja,” kata Jumhur, Selasa (17/11/2026).
Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur, Zainuddin Maliki, menilai Dasco dan Muzani sama-sama kader PII dengan rekam jejak aktivisme dan pengalaman politik yang cukup untuk dipertimbangkan. Dasco disebut sebagai kader PII Manado, sedangkan Muzani dari Tegal.
Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyebut partainya punya banyak stok kader terbaik. Tiga nama yang beredar, yaitu Dasco, Sugiono, dan Muzani, semuanya dari Gerindra.
“Tetapi bagi kami tentu tetap harus menunggu Pak Presiden. Semua keputusan itu ada di Presiden maka dari itu kita menunggu presiden ya sampai pulang kunjungan ke luar negeri,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen Senayan.
Bagi pembaca, taruhannya bukan sekadar kursi kosong. Wapres ikut menentukan arah kebijakan yang menyentuh upah, subsidi, dan lapangan kerja. Karena itu, cara isu dukungan dilempar ke publik juga menentukan kualitas perdebatan: apakah publik mendapat informasi yang jernih, atau justru disuguhi adu domba antar-kubu politik.
Yang jelas, menurut dua anggota DPR itu, urusan nama sudah lepas dari tangan mereka. Semua menunggu Prabowo pulang dari kunjungan kenegaraan luar negeri.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah