Kamis, 19 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Yusril: Penyadapan Presiden oleh Polisi Baru Terjadi Sekarang

Yusril: Penyadapan Presiden oleh Polisi Baru Terjadi Sekarang
Yusril: Penyadapan Presiden oleh Polisi Baru Terjadi Sekarang

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah Polri. Menurut Yusril, baru kali ini anggota polisi diduga terlibat dalam tindak pidana yang mengarah ke makar.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11). Dampaknya langsung terasa: Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dugaan makar pada Kamis (19/11), yang kemungkinan digelar di Kejaksaan Agung, bukan di kantor Bareskrim.

Yusril menegaskan, sepanjang sejarah Republik Indonesia sejak 1945, polisi tidak pernah tersangkut pidana yang mengarah ke makar. “Jadi, sekarang ini terjadi penyadapan, dan penyadapan itu diduga kuat dilakukan oleh internal kepolisian. Dan ini sesuatu peristiwa yang luar biasa,” kata Yusril.

Ia membandingkannya dengan sejarah keterlibatan oknum TNI dalam pemberontakan, seperti DI/TII pada 1946 serta PRRI dan Permesta. Menurut Yusril, keterlibatan polisi baru terjadi sekarang.

“Tapi polisi itu enggak pernah terjadi, baru sekarang terjadi dan ini dianggap sebagai suatu masalah yang serius dan memang perlu dituntaskan segera,” tegasnya.

Yusril juga mengingatkan, pengamanan presiden dan wakil presiden selama ini menjadi tugas TNI. “Dan di dalam sistem kita, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden itu kan dilakukan oleh TNI, bukan oleh polisi,” ujarnya.

Gelar perkara di Kejaksaan Agung

Menurut Yusril, karena perkara ini dinilai besar, gelar perkara kemungkinan dilakukan di Kejaksaan Agung. Penyidik juga akan melibatkan ahli dan pengacara agar penanganan perkara transparan.

“Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini,” kata Yusril.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara akan melibatkan tim internal dan saksi ahli. Tujuannya melihat konstruksi dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal.

“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” tutur Susatyo.

Sebelumnya, penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko. Salah satunya rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut dipakai Irjen Eko Hadi Santoso.

“Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo di Bareskrim Polri, Rabu (18/11).

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” katanya.

Motif politik dan empat tersangka

Yusril menilai penyadapan terhadap kepala negara bisa digolongkan makar karena bermotif politik. Menurut dia, pendapat itu juga sejalan dengan banyak ahli pidana dan ahli hukum tata negara.

“Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar,” kata dia.

Penyidik menemukan rekaman dari ponsel dan komputer para tersangka. Rekaman itu menjadi petunjuk adanya perbuatan makar, dengan tujuan paling tidak membuat presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun, belum ditemukan kaitan dengan upaya membunuh presiden.

“Dan saya berprinsip bahwa yang namanya tindakan, tindak pidana makar itu memang harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi,” tegas Yusril.

Kasus ini menjerat empat tersangka: eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Eko Hadi Santoso sebelumnya dipecat dari Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (17/11).

Presiden Prabowo, kata Yusril, berkomitmen agar semua pihak yang diduga terlibat diusut dan diproses sesuai hukum. Bagi publik, gelar perkara Kamis ini menjadi penanda apakah kasus yang menyentuh institusi kepolisian itu bakal berjalan transparan atau justru melebar ke arah lain.

Susatyo belum mengungkap lokasi posko lainnya. “Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →