Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

Darurat Bullying, Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak Segera Diproses

Darurat Bullying, Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak Segera Diproses
Darurat Bullying, Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak Segera Diproses

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak segera diproses. Dorongan itu muncul setelah kasus perundungan terhadap anak marak terjadi, baik di sekolah, ruang terbuka, maupun ruang siber.

“Perundungan anak memang tidak boleh terjadi lagi,” kata Dasco saat memperingati Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Jumat (20/11).

Alasan revisi UU Perlindungan Anak mendesak

Dasco menilai situasi perundungan anak sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, jumlah korban terus bertambah seiring perkembangan kasus di berbagai lingkungan.

“Kalau melihat perkembangan dan banyaknya korban perundungan anak, baik di sekolah, di ruang terbuka, maupun di ruang siber ini sudah sangat memprihatinkan,” ujar Dasco.

Karena itu, ia menegaskan DPR akan mendorong agar revisi UU Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak segera diproses. “Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya,” tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara yang digelar ADK bersama sejumlah unsur, termasuk forum OSIS dan DPR RI.

Anak Dasco juga jadi korban perundungan

Dasco buka suara soal pengalaman pribadinya. Anaknya menjadi korban perundungan di media sosial.

Ia mengaku telah memberi pengertian kepada anaknya bahwa perundungan yang dialami bisa juga menimpa anak lain. “Saya sudah bicara dengan anak saya bahwa bully-bully ini memang sangat tidak sehat,” kata Dasco.

“Saya kasih pengertian bahwa yang dia alami mungkin bukan tidak mungkin dialami oleh anak-anak yang lain,” sambungnya.

Dari kejadian itu, Dasco menilai pelaku perundungan perlu mendapat efek jera. Ia juga menyoroti kondisi anak yang harus menanggung beban persoalan orang tuanya.

“Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya,” ujarnya.

Langkah hukum dan partisipasi publik

Dasco mengungkapkan telah meminta izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menempuh langkah hukum. Saat ini ia masih berkomunikasi dengan pengacaranya untuk mencari jalan terbaik.

“Saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik,” ungkapnya.

Selain itu, Dasco meminta semua pemangku kepentingan ikut memberi masukan dalam penyusunan regulasi perlindungan anak. Menurutnya, partisipasi publik diperlukan agar aturan yang dihasilkan mengakomodasi berbagai persoalan perundungan.

Pihak yang diharapkan terlibat antara lain sekolah, OSIS, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak. Masukan itu nantinya disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI.

“Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” jelas Dasco.

Dasco menyebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli akan mengawal pembahasan UU Perlindungan Anak maupun sistem peradilan pidana anak. Ia berharap proses itu segera selesai agar perundungan terhadap anak bisa diatasi.

“Ada Pak Doli yang nanti akan mengawal Undang-Undang Perlindungan Anak maupun sistem pidana anak yang kita harapkan dapat segera selesai agar kemudian perundungan-perundungan ini dapat segera diatasi,” pungkas Dasco.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi