Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Langgar Asas Kehati-hatian

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Langgar Asas Kehati-hatian
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dinilai Langgar Asas Kehati-hatian

JAKARTA — Rencana memindahkan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo dinilai melanggar asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Populasi badak Jawa kini diperkirakan tinggal sekitar 50 individu setelah menyusut 33 persen pada 2019–2023 akibat perburuan liar.

Angka itu merujuk laporan State of the Rhino 2026 dari International Rhino Foundation (IRF) dan data Helping Rhinos. Dengan sisa populasi sebesar itu, setiap keputusan soal relokasi menjadi taruhan besar bagi keberlangsungan spesies yang berada di ambang kepunahan.

Kritik muncul karena alasan mitigasi bencana dinilai janggal. Ujung Kulon disebut tak lagi aman karena dekat dengan Gunung Anak Krakatau, padahal Alas Purwo juga berada di pesisir Samudra Hindia yang rawan bencana geologis.

Musofa mati dua hari setelah tiba

Keraguan publik punya dasar lapangan. Pada November 2025, badak bernama Musofa yang dipindahkan dari alam liar Ujung Kulon mati dua hari setelah tiba di kandang baru. Hasil nekropsi menunjukkan usianya lebih dari 45 tahun dan tubuhnya diserang parasit.

Kasus itu membuktikan translokasi satwa liar menyimpan risiko fatal. Kematian Musofa menjadi preseden yang sulit diabaikan ketika rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo kembali dibahas.

Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan Alas Purwo masih sebatas calon habitat kedua. Melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026, kementerian menyatakan lokasi itu wajib diuji ilmiah lebih dulu, mulai dari pakan, air, keamanan, risiko penyakit, hingga daya dukung perkembangbiakan.

Belum ada penetapan lokasi maupun jadwal pemindahan. Artinya, wacana relokasi belum memiliki dasar operasional yang final.

Peta tambang di sekitar TNUK

Persoalan bertambah sensitif ketika publik menyoroti penetapan wilayah pertambangan di sekitar perairan TNUK. Kementerian ESDM melalui Siaran Pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 tanggal 17 November 2026 meluruskan hal ini.

Pemerintah menyatakan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak menetapkan daratan maupun perairan TNUK sebagai wilayah pertambangan. Keputusan itu memasukkan sebagian perairan laut di sekitarnya ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berproses sejak 2013.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi