WUP belum berarti izin menambang. Masih ada syarat lain, yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Meski begitu, kedekatan ruang tambang dengan kawasan konservasi tetap menuntut pengawasan ketat. Kawasan TNUK sendiri seluas 105.694,46 hektare berdasarkan data Balai TNUK 2025.
Pagar hukum yang belum ditegakkan
Dari kacamata hukum positif, kebijakan konservasi dan tata ruang tidak boleh dilangkah secara gegabah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mewajibkan negara menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya secara terukur.
Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menempatkan asas kehati-hatian atau precautionary principle sebagai rem hukum. Selama kepastian ilmiah dan daya dukung Alas Purwo belum teruji, memaksakan relokasi terhadap spesies yang tinggal sekitar 50 individu adalah pertaruhan yang melanggar prinsip itu.
Keutuhan ekosistem penyangga TNUK juga dilindungi lewat rezim Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengujiannya bisa dilakukan lewat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kecermatan dan kepentingan umum.
Perancangan WUP di perairan sekitar TNUK tidak boleh berhenti pada pembenaran administratif semata. Kajian tata ruang laut dan evaluasi lingkungan tetap wajib agar kawasan lindung tidak tergerus.
Dampak bagi warga sekitar
Bagi masyarakat, keputusan ini bukan sekadar urusan satwa. Kawasan konservasi TNUK menopang ekosistem penyangga yang turut menjaga sumber air dan kehidupan warga di sekitarnya.
Relokasi yang tergesa-gesa tanpa uji habitat bisa berakhir sia-sia, seperti yang terjadi pada Musofa. Sementara perencanaan ekstraktif di perairan sekitar taman nasional berpotensi mengubah tata ruang yang selama ini melindungi kawasan.
Pemerintah menegaskan belum ada penetapan lokasi maupun jadwal pemindahan badak Jawa. Uji ilmiah terhadap pakan, air, keamanan, risiko penyakit, dan daya dukung perkembangbiakan di Alas Purwo masih harus dituntaskan sebelum keputusan apa pun diambil.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah