JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Perusahaan itu beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan areal kerja sekitar 338.536 hektar.
Pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut sanksi administratif itu ditetapkan pemerintah setelah serangkaian temuan pelanggaran.
“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” ucap Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
Empat Temuan di Pelalawan
Barita merinci sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP. Pelanggaran pertama adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di areal perusahaan.
Satgas PKH juga menemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektar di dalam kawasan hutan. Temuan berikutnya berupa bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektar.
Kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar ikut tercatat. Selain itu, Satgas PKH menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Kerusakan kawasan penyangga itu berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Bagi pembaca di luar Riau, Tesso Nilo adalah taman nasional yang selama bertahun-tahun menjadi bentang hidup satwa dilindungi tersebut.
Seluruh Kegiatan Dihentikan
Efek pencabutan izin PT RAPP langsung. Barita menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal izin perusahaan dihentikan, dan kawasan itu kembali berada dalam penguasaan negara.
“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ucap Barita.
Namun pemerintah tidak melepaskan perusahaan dari tanggung jawab. Menurut Barita, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada PT RAPP.
Artinya, penghentian operasi bukan akhir urusan. Perusahaan masih harus memulihkan lahan yang terdampak dan menghadapi proses hukum yang menyertainya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah