Dugaan Pelanggaran PT GSL di Kuantan Singingi
Satgas PKH juga menyoroti perusahaan lain di Riau. Mereka menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut Barita, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin.
“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” ungkap Barita.
Keberadaan pabrik itu, kata Barita, turut mendorong masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektar. Areal itu direkomendasikan untuk ditolak pelepasannya dan dikuasai kembali oleh Satgas PKH.
Dampak bagi Warga dan Industri Kehutanan
Pencabutan izin seluas 338.536 hektar bukan perkara kecil bagi industri pulp dan kertas nasional. Areal sebesar itu setara dengan ratusan ribu lapangan sepak bola, dan penghentian kegiatannya mengubah rantai pasok bahan baku di Riau.
Bagi warga sekitar, ada dua sisi yang perlu dicermati. Di satu sisi, penghentian operasi berpotensi memengaruhi lapangan kerja di sektor kehutanan dan industri pengolahan. Namun keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kebakaran gambut berulang, tidak lagi berhenti pada teguran.
Dari sisi lingkungan, asap kebakaran lahan gambut selama ini menjadi persoalan lintas provinsi. Kabut asap yang muncul dari lahan gambut bisa menembus batas kabupaten dan mengganggu kesehatan pernapasan warga hingga penerbangan.
Keputusan Menteri Kehutanan ini juga menempatkan Tesso Nilo sebagai sorotan. Kawasan penyangga taman nasional yang rusak berarti ruang hidup gajah Sumatera makin sempit, dan konflik antara satwa dan manusia berpotensi meningkat.
Satgas PKH menegaskan kawasan yang dicabut izinnya kembali dikuasai negara, bukan otomatis diserahkan untuk kegiatan lain. Pengawasan setelah pencabutan menjadi ujian berikutnya: apakah areal itu benar-benar bersih dari aktivitas, atau justru berpindah penggarap.
Untuk PT GSL, langkah yang menunggu adalah keputusan atas rekomendasi penolakan pelepasan 32 hektar kawasan hutan. Satgas PKH merekomendasikan areal itu dikuasai kembali sebagai bagian dari penertiban.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah