Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

Izin PT RAPP Dicabut, 338.536 Hektar Hutan Kembali ke Negara

Areal hutan gambut Pelalawan Riau yang izin PT RAPP dicabut Satgas PKH
Areal kerja PT RAPP di Pelalawan, Riau, seluas 338.536 hektar yang izinnya dicabut Satgas PKH

JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Perusahaan itu beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan areal kerja sekitar 338.536 hektar.

Pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut sanksi administratif itu ditetapkan pemerintah setelah serangkaian temuan pelanggaran.

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” ucap Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).

Empat Temuan di Pelalawan

Barita merinci sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP. Pelanggaran pertama adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di areal perusahaan.

Satgas PKH juga menemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektar di dalam kawasan hutan. Temuan berikutnya berupa bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektar.

Kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar ikut tercatat. Selain itu, Satgas PKH menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Kerusakan kawasan penyangga itu berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Bagi pembaca di luar Riau, Tesso Nilo adalah taman nasional yang selama bertahun-tahun menjadi bentang hidup satwa dilindungi tersebut.

Seluruh Kegiatan Dihentikan

Efek pencabutan izin PT RAPP langsung. Barita menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal izin perusahaan dihentikan, dan kawasan itu kembali berada dalam penguasaan negara.

“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ucap Barita.

Namun pemerintah tidak melepaskan perusahaan dari tanggung jawab. Menurut Barita, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada PT RAPP.

Artinya, penghentian operasi bukan akhir urusan. Perusahaan masih harus memulihkan lahan yang terdampak dan menghadapi proses hukum yang menyertainya.

Dugaan Pelanggaran PT GSL di Kuantan Singingi

Satgas PKH juga menyoroti perusahaan lain di Riau. Mereka menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Barita, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin.

“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” ungkap Barita.

Keberadaan pabrik itu, kata Barita, turut mendorong masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektar. Areal itu direkomendasikan untuk ditolak pelepasannya dan dikuasai kembali oleh Satgas PKH.

Dampak bagi Warga dan Industri Kehutanan

Pencabutan izin seluas 338.536 hektar bukan perkara kecil bagi industri pulp dan kertas nasional. Areal sebesar itu setara dengan ratusan ribu lapangan sepak bola, dan penghentian kegiatannya mengubah rantai pasok bahan baku di Riau.

Bagi warga sekitar, ada dua sisi yang perlu dicermati. Di satu sisi, penghentian operasi berpotensi memengaruhi lapangan kerja di sektor kehutanan dan industri pengolahan. Namun keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kebakaran gambut berulang, tidak lagi berhenti pada teguran.

Dari sisi lingkungan, asap kebakaran lahan gambut selama ini menjadi persoalan lintas provinsi. Kabut asap yang muncul dari lahan gambut bisa menembus batas kabupaten dan mengganggu kesehatan pernapasan warga hingga penerbangan.

Keputusan Menteri Kehutanan ini juga menempatkan Tesso Nilo sebagai sorotan. Kawasan penyangga taman nasional yang rusak berarti ruang hidup gajah Sumatera makin sempit, dan konflik antara satwa dan manusia berpotensi meningkat.

Satgas PKH menegaskan kawasan yang dicabut izinnya kembali dikuasai negara, bukan otomatis diserahkan untuk kegiatan lain. Pengawasan setelah pencabutan menjadi ujian berikutnya: apakah areal itu benar-benar bersih dari aktivitas, atau justru berpindah penggarap.

Untuk PT GSL, langkah yang menunggu adalah keputusan atas rekomendasi penolakan pelepasan 32 hektar kawasan hutan. Satgas PKH merekomendasikan areal itu dikuasai kembali sebagai bagian dari penertiban.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi