Kebijakan dagang ikut memihak impor
Faktor ketiga adalah kebijakan perdagangan. Modul surya rakitan utuh dari Cina bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk lewat skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
Produsen lokal yang mengimpor sel surya dan wafer memang mendapat fasilitas bebas bea masuk untuk komponen itu. Tapi mereka tetap menanggung biaya pengiriman, penanganan, dan margin importir.
Hasilnya, persaingan dinilai tidak seimbang. Produk Cina datang sebagai modul siap pakai, sementara produsen lokal masih membayar biaya tambahan untuk mendatangkan komponen.
Belajar dari India
IESR mencontohkan India yang menerapkan perlindungan bertahap untuk memperkuat industri panel surya domestik. Pada 2019, pemerintah India menerapkan Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), yaitu daftar produsen lokal terdaftar yang wajib dipakai proyek pemerintah dan proyek bersubsidi.
India juga memberlakukan bea masuk 40% untuk modul surya dan 25% untuk sel surya lewat skema Basic Customs Duty (BCD) pada 2022. Tarif itu kemudian diturunkan menjadi 20% untuk modul dan 20% untuk sel surya pada 2025.
Negara itu pula memberi insentif produksi lewat skema Production Linked Incentive (PLI) untuk mengembangkan industri hulu seperti sel surya, wafer, dan polisilikon.
Kombinasi kebijakan tersebut mendorong kapasitas produksi modul surya India melonjak dari 6–8 GW pada 2018 menjadi 120 GW pada Juni 2025. Meski begitu, kapasitas industri hulunya masih tertinggal sehingga butuh dukungan tambahan.
Risiko tarif listrik naik
IESR menilai Indonesia perlu menempuh strategi bertahap ala India. Tahap awal, pemerintah memberi perlindungan untuk menaikkan kapasitas produksi modul. Setelah kapasitas memadai, rantai pasok komponen diperkuat agar produsen tak terus bergantung pada impor.
Seiring perkembangan industri, persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat dinaikkan bertahap. Tapi perlindungan harus punya batas waktu dan target jelas, lalu dikurangi saat kapasitas produksi dan rantai pasok domestik menguat.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengembang menanggung biaya proyek. Kewajiban memakai modul lokal berisiko menaikkan biaya proyek karena harga modul lokal masih lebih mahal. Dampaknya, tarif listrik bisa meningkat atau pelaksanaan proyek PLTS terhambat.
“Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi harga patokan tertinggi pembelian listrik (ceiling tariff) dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 atau menurunkan komponen biaya proyek PLTS lainnya, terutama biaya pengadaan lahan,” tulis IESR.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah