Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

Komisi VII DPR Soroti KUR Rp300 Triliun Biar UMKM Tak Lari ke Pinjol

Komisi VII DPR Soroti KUR Rp300 Triliun Biar UMKM Tak Lari ke Pinjol
Komisi VII DPR Soroti KUR Rp300 Triliun Biar UMKM Tak Lari ke Pinjol

TANGERANG — Komisi VII DPR RI menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya tepat sasaran. Program yang menelan anggaran sekitar Rp300 triliun per tahun itu harus diputar lebih luas agar pelaku UMKM tidak terjerumus ke pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.

Pesan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat. Menurut dia, pengawasan anggaran negara harus memastikan program bernilai besar di APBN benar-benar dirasakan masyarakat.

“Mestinya KUR itu bisa berputar lebih luas. Misalnya kalau sudah lima tahun dan berkembang usahanya, jangan dapat lagi tahun depan. Ganti, supaya bertambah yang penerimanya,” kata Saleh.

Panja Khusus Awasi Penyaluran KUR

Komisi VII DPR membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengawasi penyaluran anggaran pembiayaan negara, termasuk KUR. Saleh menyebut fungsi pengawasan itu mengacu pada Pasal 20A Ayat 1 UUD 1945.

Lewat Panja tersebut, DPR mendorong tiga agenda utama dalam pengawasan permodalan dan ekonomi kreatif. Salah satunya mitigasi ancaman pinjol dan rentenir yang selama ini membelit pelaku UMKM.

Saleh menyinggung mahalnya bunga pinjaman informal. Akses pembiayaan formal yang terbatas, menurut dia, sering mendorong masyarakat mencari jalan pintas ke rentenir.

Bebannya tidak main-main. Bunga rentenir bisa mencapai 50 persen, jauh lebih berat dibandingkan skema KUR yang disubsidi negara. Peminjam KUR cukup membayar bunga enam persen.

Jangan Ada Penilaian Subjektif

Selain soal bunga, Komisi VII menyoroti pemerataan akses permodalan hingga ke pelosok dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

DPR meminta bank penyalur tidak menilai calon peminjam secara subjektif. Penilaian mesti didahului pembacaan proposal dan kelayakan usaha.

“Sehingga DPR mengingatkan bank penyalur agar tidak menilai calon peminjam secara subjektif sebelum membaca proposal dan kelayakan usaha,” ujar Saleh.

Dalam pengawasan ini, peran perbankan penyalur menjadi sorotan. Saleh menyebut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memegang porsi terbesar penyaluran KUR dan punya jaringan agen serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair