Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

KTT Hukum Rakyat 2026 di Jakarta Tuntut Pengakuan Hukum Adat dan Hutan Adat

KTT Hukum Rakyat 2026 Dorong Pengakuan atas Hukum yang Hidup di Masyarakat
KTT Hukum Rakyat 2026 Dorong Pengakuan atas Hukum yang Hidup di Masyarakat

JAKARTA — KTT Hukum Rakyat 2026 yang digelar pada 19–20 Oktober di Jakarta mendorong pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat, terutama ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam kian didominasi negara. Pada hari kedua, 20 Oktober, para pendamping hukum rakyat membacakan deklarasi yang menuntut perlindungan hutan adat.

Forum ini diinisiasi Perkumpulan HuMa Indonesia bersama jaringan masyarakat sipil. Temanya merefleksikan 25 tahun gerakan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) sekaligus mendorong pembaruan hukum nasional yang berpihak pada masyarakat.

Hukum adat masih dijalankan sehari-hari

Siti Sopariah, pendamping hukum rakyat dari Kasepuhan Pasir Eurih, menilai hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu. Aturan itu tidak tertulis, tetapi menjadi pedoman warga mengelola wilayahnya. “Masyarakat dengan sendirinya tahu mengenai aturan adat dan melaksanakannya,” ujarnya.

Anggota HuMa sekaligus Steering Committee KTT, Chalid Muhammad, menyebut hukum kerap dipersempit menjadi kumpulan peraturan perundang-undangan, sementara norma yang tumbuh di masyarakat kurang mendapat tempat. Koordinator Eksekutif HuMa Agung Wibowo ikut mengkritik cara hukum dibentuk. “Sistem pembentukan hukum selama ini tidak adil. Masih korup,” katanya.

Lima panel dan deklarasi hari kedua

Hari kedua diisi talkshow tentang peran pendamping hukum rakyat dan lima panel tematik: tenurial, agraria, dan kehutanan; pesisir dan kelautan; ekstraksi dan krisis ekologis; demokrasi dan ruang sipil; serta pluralisme, pembaruan, dan penegakan hukum. Peserta berasal dari lima regio, yakni Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Deklarasi PHR 2026 menegaskan masyarakat memiliki hukum, pengetahuan, dan mekanisme kolektif sendiri sehingga tidak sekadar menunggu pengakuan negara. Tuntutannya meliputi:

  • pengakuan dan perlindungan hutan adat;
  • pengembalian tanah bekas HGU di wilayah adat kepada pemiliknya;
  • perlindungan hak petani dan masyarakat pesisir;
  • pemulihan wilayah yang rusak akibat perusakan lingkungan;
  • persetujuan masyarakat dalam keputusan yang memengaruhi wilayah mereka.

Salah satu kalimat dalam deklarasi berbunyi, “Satu tangan negara mengakui. Tangan yang lain dari negara merampas.”

Akademisi hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardhana, mengatakan masyarakat harus bergulat dengan berbagai bentuk penindasan dan hukum menjadi senjata dalam konflik sosial tersebut.

Mengapa relevan bagi warga

Bagi komunitas yang hidup di wilayah adat, pengakuan hukum menentukan siapa yang berhak memutuskan pemanfaatan tanah dan hutan di sekitar mereka. Deklarasi itu meminta agar persetujuan warga menjadi syarat setiap keputusan yang menyangkut wilayahnya. Forum ini belum memuat jawaban resmi pemerintah atas tuntutan tersebut, sehingga tindak lanjutnya masih perlu dipantau.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi